Bitung Wujudkan ‘Mimpi’ Raih WTP dari BPK

Berhasil Lakukan Pengelolaan Keuangan dengan Baik 

BITUNG – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akhirnya diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Pemerintah Kota Bitung atas laporan keuangan tahun anggaran 2011.

Nilai atau opini WTP ini merupakan opini tertinggi dari suatu hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah atau lembaga instansi pemerintah yang dilakukan oleh BPK.

Walikota Bitung Hanny Sondakh yang datang menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) di Kantor Perwakilan BPK Perovinsi Sulut di Manado didampingi Wakil Walikota Max J. Lomban, Ketua DPRD Bitung, Santy G Luntungan serta Sekretaris Kota Bitung, Edison Humiang, Selasa (19/06) kemarin.

Berita acara LHP BPK untuk Pemerintah Kota Bitung ini diterima langsung Walikota Bitung, Hanny Sondakh . Acara penyerahan didahului dengan penandatanganan berita acara yang dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut, Rochmadi Saptogiri, SE, MM, Ak, Walikota Hanny Sondakh dan Ketua DPRD Santy Luntungan, ST.

Saptogiri dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas usaha yang dicapai Pemkot Bitung sehingga boleh meraih opini WTP. "Selamat kepada segenap jajaran Pemkot Bitung dari Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Kota dan seluruh staf yang telah bekerja luar biasa dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi aturan kewajaran serta standar akuntansi pemerintahan. Saya sangat bangga melihat Pemerintah Kota Bitung sangat responsif memenuhi tindak lanjut rekomendasi BPK dalam perbaikan-perbaikan pada LHP tahun-tahun sebelumnya. Ini membuktikan Pemerintah Kota Bitung sangat peduli dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara," kata Saptogiri.

Sementara itu, Santy Luntungan sebagai Ketua DPRD dalam sambutannya menyampaikan terima kasih yang besar kepada BPK yang sangat membantu tugas-tugas DPRD dalam hal fungsi pengawasan.

Walikota Bitung Hanny Sondakh dalam sambutannya mengatakan bahwa peran BPK dalam melakukan pemeriksaan sangatlah membantu pemerintah daerah lebih khusus pejabat pengelolah keuangan dalam memahami dan menguasai tugas pekerjaan berkaitan dengan penataan dan pengelolaan keuangan sekaligus menjadi sarana berkomunikasi yang efektif guna pencapaian tujuan organisasi. "Semua ini dapat kami peroleh dan ketahui serta melakukan perbaikan-perbaikan atas saran dan pertimbangan dari BPK,” ujar Sondakh.

Walikota juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu sehingga Pemkot Bitung bisa mencapai hasil tertinggi dalam pemeriksaan LHP. "Kami ucapkan terimakasih kepada Gubernur Sulut Dr SH Sarundajang yang memberi motivasi, semangat dan nasehat dalam meraih hasil ini. Tak lupa juga apresiasi dan terima kasih kami berikan kepada BPK RI Perwakilan Sulut, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP Sulut) dan Bapak Praseno Hadi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Sulut yang banyak membantu dalam mewujudkan informasi laporan keuangan pemerintah daerah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan", ujar Sondakh.

Hadir pula sejumlah pejabat Pemkot Bitung antara lain Asisten Bidang Keuangan dan Aset, Petrus Tuange, Kabag Keuangan Frangky Sondakh, dan beberapa Kepala SKPD. (alon)

Soal Dugaan Penyimpangan Penyaluran Bansos Mitra

Kajari : Jika Ada laporan Pasti Ditindak Lanjuti

Ratahan - Kasus dugaan penyimpangan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) bakal dilidik Kejaksaan Negeri(Kejari) Amruang. Ini sesuai pernyataan Kepala Kejaksaan Amurang, Supryanto SH, MH saat dikonfirmasi.

Menurut Kajari, sudah merupakan keharusan dari aparat penegak hukum untuk menindak-lanjuti semua laporan dari masyarakat. Hanay saja sampai saat ini belum ada laporan yang masuk ke Kejari Amurang. “Kalau ada laporan yang masuk, pasti akan ditindak-lanjuti, semua dugaan penyimpangan, termasuk dugaan penyimpangan penyaluran dana bansos,” ujarnya baru-baru ini.

Apalagi, lanjut Supryanto terdapat kerugian Negara, sudah pasti Kejari akan melakukan pemeriksaan dan menuntaskan kasus tersbeut. Pun Supryantio meminta masyarakat untuk melaporkan semua dugaan penyimpangan terhadap uang Negara. Sebab laporan itu menjadi dasar aparat penegak hukum atau jaksa melakukan penyelidikan (Lidik). “Yang pasti jika ada laporan, pasti akan ditindak-lanjuti,” tegas Supryanto.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah kalangan mendesak aparat penegak hukum, baik Polres Kejaksaan Negeri (Kejari) Amurang, untuk melakukan penyelidikan (Lidik) atas dugaan penyimpangan dalam penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) di Pemkab Mitra.

Seperti desak yang disuarakan Minahasa Tenggara Corupption Watch (MTCW) dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia) Kabupaten Mitra. Ketua GAMKI Mitra Angly Pangau mengatakan, aparat penegak hukum tidak perlu ragu melakukan penyelidikan (lidik). Sebab yang membeber dugaan penyimpangan penyaluran dana bansos ini adalah pendeta atau imam.

Sebab tidak mungkin seseorang yang bekerja di ladang Tuhan berani berkata tidak benar. Kata Pangau, jika terhadap pendeta atau imam saja sudah berani berbuat yang improsedural, apalagi terhadap masyarakat biasa. Pangau-pun mengatakan salut terhadap tokoh agama di Kecamatan Pusomaen yang mengangkat persoalan yang dipastikan bakal bermuara ke proses hukum ini. Sebab jika tidak maka hal serupa pasti terjadi kembali di tahun-tahun mendatang. “Salut terhadap Pendeta Jois Weolt STh yang mengangkat persoalan ini ke publik,” ujar Pangau.

Ditambahkan Pangau, sebenarnya persoalan ini sudah lama terjadi, dimana pendeta dan imam tidak genap bulan menerima bantuan dana bansos. Begitu-pu dengan kwitansi kosong yang selalu disodorkan untuk ditanda-tangani penerima sebagai pertanggung-jawaban. “Kami minta agar aparat penegak hukum jangan ‘tidor’ atas permasalahan ini. Sehingga dapat mengembalikan wibawa penegak hukum,” ujar Pangau.. (alfendy)

Pernidagkop Perjuangkan Lokasi Kuliner Pelabuhan Tua Tahuna

Sangihe-Rencana Pemkab Sangihe lewat Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Menengah Kecil Mikro (Perindagkop-UMKM) setempat untuk menjadikan kawasan pasar ikan tua Tahuna menjadi lokasi kuliner terus diperjuangkan. Tidak hanya akan diusulkan pada APBD Sangihe tahun depan, anggaran pembangunan pusat kuliner itu juga telah diusulkan ke Kementerian Perindagkop  lewat proposal kegiatan.

Hal ini dikatakan Kadis Perindagkop Sangihe, Jefry Tilaar SE,ME kepada sejumlah wartawan belum lama ini.”Kawasan pelabuhan tua Tahuna sudah diseting untuk dijadikan pusat kuliner, dan perjuangan untuk merealisasikannya terus diterbosi termasuk mengajukkan proposal ke Pusat,”ujar Tilaar.

Dikatakan pula, dalam menggolkan program tersebut, pihaknya akan berupaya dengan berbagai cara mengingat lokasi pasar ikan tua yang sangat strategis karena berada di pusat kota yang sekaligus menghadap ke teluk Tahuna itu bakal menjadi salah satu kawasan teramai diSangihe.

Karenanya, jika tahun 2012 ini Pusat belum mengiyakan proposal yang telah diajukkan, pihaknya kata mantan Kadis Perhubungan Sangihe itu tetap akan mengusulkannya pada tahun depan.

”Kami tetap akan mengusulkan pada tahun depan jika tahun ini Pusat belum merestui proposal kami, sebab pembangunan kawasan kuliner sangat tepat di kawasan pelabuhan tua,”ungkap Tilaar.(alon)

Komisi C Hearing PT MNS dan PT AMR

Tindaklanjuti Pengaduian Warga Soal Pencemaran Udara

BITUNG - Meski harus menunggu cukup lama, pengaduan warga Kelurahan Paceda L:ingkungan IV, Kecamatan Madidir terkait pencemaran udara dan air yang diduga disebabkan limbah PT Multi Nabati Sulawesi (MNS) dan PT Agro Makmur Raya (AMR), akhirnya ditindaklanjuti oleh DPRD Bitung.

Jumat (06/07) kemarin Komisi B akhirnya menghearing pimpinan kedua perusahaan tersebut bwersama dengan para warga sekitar yang mengadu.

Seperti yang diungkapkan, John C Hamber, warga sekitar, pencemaran udara di sekitar lokasi perusahaan sangat mengganggu aktivitas warga, bahkan air tanah yang sering di pakai untuk konsumsi setiap hari sudah mengeluarkan bau yang tidak enak. “Kedua perusahaan ini, sudah lakukan pencemaran lama, bahkan ada anak-anak sekitar kami yang menderita sakit kulit dan menurut dokter itu akibat dari pencemaran udara akibat bawaan debu kimia dari kedua perusahaan ini,” ungkap  Sano, sapaannya. Warga  berharap ada penanganan pencemaran udara dari PT AMR dan PT MNS.

Sementara Ketua Komisi C DPRD Bitung, Drs Lexi Maramis, saat memimpin hearing mengatakan, kedua perusahaan harus mencari jalan keluar dari permasalahan warga sekitar, jangan sampai masalah ini berlarut-larut. “Apalagi kalau sudah sampai menimbulkan penyakit, yang disebabkan dari debu Batu Bara milik PT AMR dan debu Bleaching Earth dari PT MNS,” ujar Maramis.

Pihak masyarakat meminta kedua perusahaan agar membeli tanah tempat mereka tinggal sekarang karena tidak layak lagi dengan kondisi pencemaran dari kedua perusahaan tersebut.

Sementara, Kepala HRD PT MNS, Tinno Sampouw dan Pihak HRD PT AMR, Erwin, sama-sama akan melaporkan ke pimpinan perusahaan agar hal itu segera ditindaklanjuti, dengan alsan  pimpinan kedua perusahaan tersebut tidak berada di kota Bitung. “Kami bukan pengambil keputusan,  tapi  hal ini akan kami sampaikan ke level pimpinan yang lebih tinggi agar segera mendapat tindakan,” janji Sampow dan  Erwin. Sejumlah anggopta dewan turut hadir mendampingi Maramis dalam hearing tersebut yakni Superman Boy Gumolung SE, Drs Harto Kahiking, Bobby Dumgair SE SH.(alon)

SatPol PP Tertibkan Dagangan Trotoar Pusat Kota

BITUNG – Kompleks pertokoan pusat Kota Bitung semakin semerawut. Hampir semua trotoar atau emperan di pusat perbelanjaan itu telah ditempati dagangan para pedagang kaki lima dan barang dagangan dari sejumlah toko.

Kondisi ini akhirnya mengharuskan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota Bitung melakukan penertiban pada Kamis (06/07).

Tak pelak, semua dagangan yang di gelar depan dan sudah memakai trotoar, langsung di amankan Pasukan Kelelawar Satpol PP.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung, Herry Benjamin SH mengatakan,  para pemilik  dagangan (toko) sudah pernah di peringatkan sebelumnya, baik dengan lisan maupun tertulis. “Penertiban ini memang kewenangan kami Satpol-PP, jadi kalau ada pedagang yang mau coba-coba, melanggar akan kami tertibkan dengan melakukan penyitaan,” tandas Benjamin.

Dari pantauan wartawan  di lokasi, para pedagang yang sebelumnya melihat kedatangan para aparat yang bertugas menjaga, melindungi peraturan daerah ini, tanpa dikomando segera bergegas menyimpan barang dagangan mereka langsung memasukan sendiri barang dagangan mereka kedalam toko. Namun salah satu toko sepatu, Galaxy, terpaksa harus merelakan tenda bambu di depan toko dibongkar petugas, karena mengganggu kenyamanan para pejalan kaki. (alon)

Pemkot Bitung Dukung Penuh Iven Sinodal

Hari Ini, Tahun Emas PKB GMIM Dibuka 

BITUNG  – Yubelium atau tahun emas  (HUT ke 50) Pria kaum Bapak (PKB) Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) yang dilaksanakan di Jemaat Baitel Tendeki Wilayah Bitung 11 dipastikan dibuka Jumat (22/06) hari ini.

Menurut Ketua Umum Panitia Pelaksana, Penatua Ir Maurits Mantiri, pembukaannya selain akan dihadiri oleh Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM dan Komisi PKB Sonode GMIM juga akan dihadiri oleh Walikota Bitung Hanny Sondakh bersama Wakil Walikota Max J. Lomban yang juga
Ketua Panitia Pengarah.

“Sedianya pak Walikota dipastikan akan hadir untuk membuka rangkaian kegiatan memperingati Yubelium atau tahun emas PKB GMIM ini,” jelas Mantiri yang juga Wakil Ketua DPRD Bitung didampingi Sekretaris Umum, Penatua Terry Wowor dan Bendahara Penatua
Hendrik Sakul ST.

Mantiri juga mengatakan, dalam persiapan panitia  dan sepanjang kegiatan yang akan dimulai 22 Juni 2012 sampai 12 Oktober 2012 nanti akan didukung penuh oleh Pemerintah Kota Bitung. “Ini merupakan wujud kepedulian dan komitmen pak Walikota Bitung dan Wakil Walikota Bitung
terhadap pelayanan gereja dalam hal ini GMIM, karena itu kami sangat berterima kasih atas semua dukungan ini,” ujar Mantiri. Mantiri berharap agar seluruh jemaat GMIM terutama pria kaum bapak
agar ikut eksis menyuskseskan kegiatan sinodal ini.

“karnanya kami juga berharap dukungan pemerintah ini pun disambut dengan baik oleh jemaat GMIM teruta pria kaum bapak agar ikut eksis dalam menyuskseskan kegiatan ini,” ujarnya.
Sejumlah kegiatan selain ibadah syukur antara lain paduan suara, akapela, orkestra, masamper, vocal group, kolintang, CCA dan untuk gerak jalan 50 km terbuka untuk umum.

 “Diperkirakan sekitar 20 ribu anggota PKB GMIM bakal terlibat dalam memperingati yubelim PKB GMIM ini,” pungkas Mantiri (08)

Sondakh Hadiri Ocean Festival Under Water Competition

BITUNG  - Walikota Bitung Hanny Sondakh menghadiri pembukaan Bhayangkara Ocean Festival Under Water Photos Competition Lembeh Strait 2012 atau festival foto bawah laut Selat Lembeh yang dilaksanakan dalam rangka HUT Bhayangkara ke - 66 di lapangan upacara Markas Komando Ditpolair Polda Sulut di Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Kamis (21/06).
Pembukaan dipimpin Kapolda Sulut Brigjen Pol. Drs Dicky D. Atotoy. Menurut Atotoy, kegiatan ini merupakan salah satu dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke - 66 Bhayangkara sekaligus juga ajang untuk mencari bibit - bibit dan atlit kita kedepan di bidang olahraga selam yang diharapkan akan membawa harum nama daerah dan bangsa. “Kami berharap agar seluruh peserta dapat berlomba dengan baik dan menunjukan sportivitas serta keselamatan selama mengikuti ajang ini agar apa yang kita harapkan bisa tercapai," ujar Atotoy. Walikota Hanny Sondakh mengatakan,  sangat mendukung kegiatan ini sebab disamping menjadi ajang untuk mencari bakat tertapi juga memperkenalkan potensi pariwisata bawah laut Selat Lembeh yang begitu
indah dan menarik sehingga diharapkan akan menjadi ajang untuk promosi wisata Kota Bitung.  “hal ini nantinya akan berimbas pada meningkatnya kunjungan wisata di daerah ini, oleh sebab itu kami berharap pula akan menjadi agenda rutin tahunan jajaran kepolisian untuk terus membantu
Pemerintah Kota Bitung mempromosikan potensi - potensi wisata," ujar Sondakh. (08)

PT Celebes Mina Pratama Juga Target Komisi A

BITUNG – Tidak hanya PT Carvina dan Samudera Sentosa menjadi target dari Komisi DPRD Bitung, juga PT Celebes Mina Pratama (CMP) ikut menjadi target untuk dipanggil dan dimintakan keterangan atau pertanggujawabannya terkait masalah perburuhan yang terjadi di perusahaan tersebut.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi A DPRD Bitung yang baru terpilih, Victor Tatanude SH.
“Masalah yang ada di PT Celebes Mina Pratama Bitung, diantaranya status hokum tenaga kerja dari  sejumlah karyawan, pemutusan hubungan kerja sepihak, serta status hukum perusahaan yang tidak jelas,” sebut Tatanude.
Menurutnya, Komisi A bakal panggil pimpinan perusahaan yang bergerak di bidang perikanan tersebut lantaran permasalahan serupa terus menerus dilakukan pihak perusahan. “Pimpinannya akan kami Panggil untuk dimintai klarifikasi, tak hanya itu juga. Kami (Komisi A,red) perlu mengetahui status tenaga kerja asing yang bekerja di perusahan itu. Jangan-jangan tenaga asing di perusahaan itu tidak memiliki Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan Keterangan Ijin Tinggal Sementara (KITAS) ,” tegas legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Lanjut katanya, perusahaan tersebut disinyalir merupakan perusahaan dengan modal asing, namun berkedok perusahaan modal dalam negeri. “Kami juga akan mempertanyakan  pajak perusahaan tersebut. Diduga, perusahan tersebut melakukan penggelapan pajak. Apalagi karyawan yang
di PHK kebanyakan warga Bitung,” ungkapnya. (05)

Mobnas DPRD Isi Premium di (Pengecer) Pertamini Tak Punya Dana Operasional

BITUNG – Meskipun Walikota Hanny Sondakh telah mengimbau agar seluruh
mobil dinas (plat merah) harus mengisi bahan baker di Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang resmi diakui oleh Pertamina,
ternyata masih ada juga mobnas pejabat yang melakukan pengisian bahan
baker di tempat yang tidak resmi alias di pertamini atau tempat
penjualan BBM eceran.

Hal ini hamper setiap hari terjadi dilakukan oleh sejumlah mobnas
pejabat di jajaran Pemkot Bitung, bahkan tidak terkecuali mobans milik
anggota DPRD Bitung.

Seperti diakui oleh Ketua Komisi A, Victor Tatanude bahwa dirinya
lebih memilih mengisi BBM di tempat penjualan eceran ketimbang harus
antri panjang di SPBU. Selain, hal itu dirinya btelah membantu usaha
dari masyarakat kecil untuk mengais rejeki bagiu kebutuhan keluarga
juga ada alas an yang cukup mendasar yakni uang yang dikapai untuk
pengisian BBM adalah uang pribadi. “Sebab  ini uang pribadi bukan dana
operasinal untuk anggota dewan. Kami tidak punya dana operasional
seperti pembelian BBM. Selain itu justru kami membantu masyarakat
kecil yang mengais rejeki untuk kebutuhan keluarga dengan jalan
menjual premium,” jelas Tatanude.
Diakuinya, 22 mobnas yang digunakan oleh anggota dewan dengan status
pinjam pakai, karena itu tidak ada anggaran untuk operasional atau
membeli BBM. “Jadi memang menjadi resiko dan tangguangan pribadi untuk
mengisi BBM pada mobnas yang kami pakai,” tandasnya.
Selama ini dirinya terpaksa harus mengisi bensin di Pertamini atau
pada penjualan-penjualan minyak oplosan Rp.6000 per liter. Sebagai
anggota dewan atau wakil rakyat jika ada warga yang meminta tolong
seperti membawa orang sakit wajib di bantu dengan memberikan fasiulats
mobnas. (05)

Dinas Dikpora dan Bagian Keuangan Saling Tolak

Penggunaan Anggaran Beasiswa Perguruan Tinggi tak Jelas
BITUNG  – Komitemen Pemerintah Kota Bitung yang sangat memperhatikan
kemajuan pendidikan sehingga menganggarjannya dalam APBD sebesar 30
persen, patut diacungi
Meki begitu, anggaran sebesar itu perlu mendapat perhatian dan
pengawasan yang baik sehingga bias tepat sasaran serta berhasil guna.
Salah satu anggaran pendidikan yang tertata dalam APBD 2012 yakni bea
siswa untuk untuk perguruan tinggi.
Personil LSM Pasela, Samsi Hima menilai, anggaran bea siswa untuk
perguruan tinggi belum jelas dan belum secara transparan.
“Anggaran Pendidikan yang begitu besar ini kami lihat peruntukannya
tidak jelas, diduga ada permainan yang dilakukan oknum-oknum pejabat
yang justru memberikan beasiswa perguruan tinggi kepada anak-anak
mereka bahkan saudara-saudara mereka,” tandas Samsi.

Menurut Hima, seharusnya beasiswa ini diberikan kepada mereka yang
memang benar-benar membutuhkannya. “Kami perlu untuk mempertanyakan
hal ini, karena ini menyangkut dana yang sudah dianggaran dalam APBD,”
papar Hima.
Sementara itu, baik Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,
Herman Rompis  maupun Kepala Bagian Keuangan ketika dikonfirmasi
wartawan belum lama ini, keduannya terkesan hendak menutupi. Bahkan
lebih terkesan saling lempar tanggungjawab.
Kadis Dikpora Herman Rompis ketika ditanya soal data dan anggaran
untuk beasiswa perguruan tinggi tidak menampik jika anggaran tersebut
memang ada tertata dalam APBD. “Anggaran itu ada, namun lebih jelas
untuk masalah anggaran ke Bagian Keuangan,”  katanya.

Terpisah Kabag keuangan Frangky Sondakh kepada wartawan mengatakan,
masalah beasiswa tersebut ada di instansi terkait seperti Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga. “Walaupun kecil anggaran itu ada, tapi
sebaiknya ditanyakan ke Dinas Dikpora,” katanya singkat. (05)

Pemkab Sangihe Gelar Rapat Analisa Jabatan Beban Kerja

Sangihe,-Bertempat di ruang Serbaguna Kantor Bupati Sangihe, Kamis (21/06)
kemarn, Pemkab Sangihe menggelar rapat analisa beban kera sekaligus
evaluasinya. Rapat tersebut dipimpin Asisten II Ir. Jhonny Harikedua.
Hadir dalam acara tersebut seluruh pimpinan Dinas/Badan dan kepala
kantor, termasuk kepala-kepala bagian dilingkup Sekretariat Dareah
(Setda) Kantor Bupati. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana
(Ortal), Drs. Dokta Pangandaheng saat ditemui sejumlah wartawan
disela-sela rapat mengatakan, pelaksanaan analisa jabatan beban kerja
serta evaluasi tersebut tak lepas dari adanya penetapan besaran
organisasi serta restruktruisasi perangkat daerah kedepan yang perlu
dipersiapakan. Sementara untuk jabatan struktural yang saat ini berada
di Pemkab Sangihe kata mantan Sekretrais Kantor Badan Pemberyaan
Masyarakat (BPM) Sangihe itu, berjumlah  782, sedangkan untuk jabatan
fungsional umum sebanyak 2083 belum termasuk jabatan fungsional khusus
dijajaran Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga (Dikpora)
serta Rumah Sakit dan Puskesmas. Ditegaskan pula, dalam materi analisa
beban kerja nantinya akan turut dievaluasi jabatan yang minim beban
kerja untuk dihapus maupun digabungkan, sebaliknya begitu pula ketika
akan berakhirnya moratorium yang diberlakukan pemerintah, juga dapat
memberi peluang adanya perekrutan CPNS.”Ditargetkan pekan depan hasil
penyusunan analisa beban kerja masing-masing SKPD segera akan
diketahui,”ujar Pangadaheng.

Warga Para Yang Hilang Dihamtam Badai Masih Belum Ditemukan

Sangihe,-Sedikitnya 6 nelayan Sangihe yang sempat hilang ketika tak mampu
menghindar dari hantaman badai yang terjadi pekan lalu. Namun dari
jumlah tersebut, 5 diantara nelayan tadi disimpulkan telah kembali,
terkait dengan hingga saat ini tidak ada komplein dari pihak keluarga
masing-masing, sehingga sampai dengan saat ini tercatat masih ada satu
nelayan, yakni asal pulau Para Kecamatan Tatoareng yang masih
dinyatakan hilang. Hal ini dibenarkan Kepala Badan Penanggulangan
Bencana (BPB) Sangihe, Ir. Rence Tamboto kepada sejumlah wartawan,
Kamis (21/06). Disentil mengenai proses pencarian terhadap nelayan
asal Para, menurut mantan Kepala Bidang Perencanaan Kantor Bapeda
Sangihe itu kini telah dihentukan setelah pemerintah setempat bersama
pihak  Lanal Tahuna telah melakukan penyisiran selama 14 hari. Proses
pencarian warga yang hilang itu kata Tamboto, masih dapat dimungkinkan
untuk diperpanjang sebatas ada permohonan dari pihak keluarga, bahkan
untuk tindak lanjutnya, pihak Lanal juga telah berkooridnasi dengan
pihak Lamtamal 8 Manado.”Jadi sampai saat ini pasca badai beberapa
pekan lalu, dinyatakan masih ada satu nelayan yang belum ditemukan,
sementara yang 5 lainnya telah kembali,”ujar Tamboto

Kualitas Proyek Sangihe Harus Dikawal SKPD Teknis

Sangihe,-Memasuki pertengahan tahun 2012 ini sejumlah paket proyek di Kabupaten
Sangihe sudah mulai dikerjakan oleh masing-masing kintraktor. Terkait
hal ini, pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis, atau
instansi pengelola proyek harus terus mengawal kualitas pekerjaan. Hal
ini ditegaskan ketua Komisi B Dekab Sangihe, Jimmy R. Oleng kepada
sejumlah wartawan, Kamis (21/06). Warning kepada masing-masing SKPD
taknis sengaja dilakukan, karena menurut Oleng, pihaknya ketika
melakukan monitoring lapangan guna memantau kegiatan proyek, masih
menemukan adanya proyek yang dikerjakan tidak sesuai bestek serta
masih banyak proyek yang terlambat diselesaikan berdasarkan limit
waktu yang telah ditetakan. Ia juga meminta para penanggung jawab
kegiatan proyek turut proaktif melakukan pemantauan dengan maksud
untuk lebih memimalisir adanya unsur kesengajaan dari kalangan
kontraktor yang nakal. Sebagai komitmen untuk mendukung target
pimpinan daerah yang hendak menjadikan Kabupaten Sangihe terus berubah
menjadi lebih baik, termasuk menekan terjadinya peluang-peluang
pelaksanaan proyek yang tidak beres, ia juga menghimbau warga setempat
untuk turut megawasinya dengan langsung memberikan informasi maupun
aspirasi langsung ke para Legislator, lebih khusus anggota Dewan yang
berasal dari daerah pemilihan dimana kegiatan proyek
dilaksanakan.”Adan temuan proyek seperti tahun-tahun sebelumnya sudah
saatnya berkakhir, sehingga sangat diharapkan peran instansi teknis
pengelola proyek dalam mengawalnya serta proaktif masyarakat dalam
melakukan pemantauan,”ujar Oleng saat ditemui di ruang kerjanya
kemarin.

Wagub buka Rakor Pengelolaan DAK

Sulut, -Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK)  di Provinsi Sulawesi Utara menjadi topik pembahasan dalam Rapat Koordinasi dan Desiminasi Kebijakan Pengelolaan, Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012 di Provinsi Sulawesi Utara yang diselenggarakan di Hotel Quality Manado. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Utara ini dibuka pelaksanaanya oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Djouhari Kansil, M.Pd dan akan berlangsung tanggal 20 dan 21 Juni 2012. Kegiatan ini diikuti oleh Unsur Bappeda Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara, SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota penerima DAK Tahun 2012 dengan jumlah peserta sebanyak 75 orang.
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara Noldy Tuerah, Ph.D dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan penyelenggaraan Rakor ini adalah untuk menyamakan persepsi terhadap proses penyelenggaraan pelaksanaan pemanfaatan dana DAK di Provinsi Sulawesi Utara dengan tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan penetapan alokasi dan Juknis masing-masing bidang, mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka perbaikan DAK tahun berjalan dan memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan dan pengelolaan DAK yang meliputi aspek perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan dan pemanfaatan DAK ke depan.
Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Djouhari Kansil, M.Pd dalam sambutannya mengatakan bahwa sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan sesuai azas Otonomi dan Tugas Perbantuan. Penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah dalam menjalankan fungsi Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota termasuk penyelenggaraan DAK di kabupaten/kota. Berkaitan dengan hal tersebut Wakil Gubernur mengingatkan instansi provinsi dan kabupaten/kota yang mengelola DAK untuk menerapkan manajemen “Kehati-hatian”, karena pengelolaan dana DAK selama ini sangat rawan dan telah cukup banyak korban yang jatuh hanya karena pengelolaan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Wagub meminta pimpinan daerah kabupaten/kota dan SKPD yang mengelola DAK untuk melakukan evaluasi secara berkala. Kalau di Provinsi Evaluasi dilaksanakan setiap minggu dan bahkan saat ini sedang dirancang pelaksanaan Rapat Evaluasi langsung di lokasi penyelenggaraan kegiatan atau proyek agar dapat dilihat secara langsung hasilnya, tidak hanya berdasarkan laporan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Pada sisi lain Wakil Gubernur meminta Pihak Kementerian yang menyalurkan DAK untuk mengeluarkan Petunjuk Teknis segera setelah DIPA diserahkan. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan sering terhambat hanya karena harus menunggu Juknis. Di lain pihak Wagub mengingatkan bahwa ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan DAK akan mengakibatkan Kementerian yang bersangkutan menurunkan alokasi DAK untuk tahun berikutnya, dan hal ini tidak boleh terjadi. Kalau semua kegiatan berjalan dengan baik, tepat waktu dan sesuai ketentuan dampaknya bukan saja pusat pasti akan meningkatkan alokasi di tahun berikutnya tetapi yang paling utama adalah manfaat dari kegiatan tersebut akan dirasakan oleh Masyarakat, demikian Wagub(AR)

Pemprov Tinjau Batas Daerah Boltim dan Mitra

Sulut,-Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi (TPBDP) yang di pimpin Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Mecky M Onibala, MSi selaku Ketua TPBDP Sulut, didampingi Karo Pemerintahan dan Humas Dr. Noudy RP. Tendean,SIP. MSi  selaku Sekretaris TPBDP melakukan peninjauan batas daerah Kabupaten Boltim dan Kabupaten Mitra.

Peninjauan yang turut didampingi Kabag Pemerintahan Drs. Lucky Taju MSi, Kasubag Dekonsentrasi  dan TP Boslar Sanger, SE serta Kasubag Penerangan dan Publikasi AY. Rambing, S.Sos, Kamis (20/6), kemarin.

Onibala mengatakan, peninjauan yang dilakukan saat ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi batas daerah yang dipimpin langsung Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang pada 30 Mei 2012 lalu,  di manado. Dalam rakor tersebut, Bapak Gubernur telah memberi waktu paling lambat dua minggu bagi kabupaten/kota  yang bersengketa batas daerah untuk diselesaikannya, sambil memberi  tiga alternatif sebagai solusi  terbaik kepada masing-masing daerah, ujarnya.

 Dalam peninjauan itu, Onibala danTendean telah melakukan  kros cek dan verifikasi lapangan berdasarkan dokumen  sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

 Tiga hal yang menjadi harapan Pemprov Sulut dalam proses fasilitasi penyelesaian batas daerah di empat kabupaten/kota yang bersengketa yaitu, pemerintah dan masyarakat dapat mendukung antara lain, memberikan data informasi yang akurat sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan juga mampu menjaga stabilitas keamanan di wilayah masing-masing sehingga tercipta situasi yang kondusif serta tidak mengembangkan wacana atau pernyataan yang tidak mendasar yang akhirnya dapat mengganggu stabilitas dan yang menggangu proses penyelesaian tapal batas itu, ujar Tendean. .

Sebelum turun lapangan Tim melakukan kajian terhadap dokumen terkait dengan penyelesaian batas antar daerah Boltim dan Mitra di ruang Asisten Pemerintahan dan Kesra, tambah mantan Rektor IPDN Regional Manado.(AR)

Dinas PU Minsel Lambat Masukan Pekerjaan Milik PU Propinsi

AMURANG, - Sejumlah proyek yang ada di kabupaten Minsel, masih banyak yang belum disentuh oleh dinas pekerjaan umum baik kabupaten maupun propinsi, sehingga sejumlah toko masyarakat yang ada di Amurang, mendesak agar semua yang berhubungan dengan perbaikan , agar segerah di selesaikan, karena sesuai dengan visi dan misi Bupati Minsel Minsel Berdikari cepat.

Demikian disampaikan Bruno Riedel, warga Amurang, kepada wartawan media ini, untuk semua yang berbaur kesejahteraan masyarakat.”Kan sampai sekarang masih banyak yang belum diperbaiki, ada baiknya itu diperhatikan, itukan juga masuk dalam kesejahteraan masyarakat,”katanya.

Jika memang haknya kabupaten, ada baiknya segerah dikerjakan, dan jika itu pekerjaan dari propinsi, sebaiknya dinas kabupaten mengusulkan ke propinsi.”Nah, jika sampai saat ini belum ada pekerjaan penyelesaian, semua pekerjaan yang dikerjakan oleh propinsi, ada baiknya dinas kabupaten , mengusulkan ke propinsi, apa yang harus dikerjakan,”ujarnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minsel Jootje Tuerah, saat dikonfirmasi, menjelaskan dengan rincihnya, apa yang menjadi pekerjaan kabupaten Minsel dan Propinsi Sulut.”Ada yang pekerjaan milik kabupaten juga propinsi, itu sudah di tata,”kata Jootje.

Jika memang kabupaten yang harus mengambil alih pekerjaan tersebut, menurutnya, dinas pu kabupaten akan disalahkan.”Kami tidak sembarangan melakukan pekerjaan yang bukan menjadi haknya kabupaten, akan disalahkan jika lakukan pekerjaan yang bukan tanggungjawab kami,”ujarnya.(alon)

Tahun 2013 Pengurusan e-KTP Akan Naik

AMURANG,- Realisasi e-KTP di Minsel dimulai bulan Juli sampai Desember 2012, terhitung 1 Januari 2013, seluruh warga yang ada di Kabupaten Minsel diharuskan mengunakan e-KTP. Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Minsel Izak Rey SE selasa (18/06). "Meski Kabupaten Minsel sudah 100 persen dalam pengurusan e-KTP, tapi sejauh ini masih ada warga minsel yang belum merekam data. Untuk itu kami berharap masyarakat agar merekam data guna pengurusan e-KTP," Kata Rey. Lanjut dia, dengan adanya e-KTP memudahkan masyarakat dalam pengurusan segala macam adminsitrasi, baik di bank dan keperluan lainya. Sebab jika e-KTP sudah diberlakukan maka tidak dibenarkan lagi masyarakat memakai kartu tanda penduduk lama,” Kartu penduduk Lama tidak akan berlaku Lagi,” Katanya. Untuk pengurusan e-KTP dibebankan Rp 30.000-35.000, untuk tahun 2012 ini, sedangkan untuk tahun 2013 kemungkinan akan naik, jika beban biaya bertambah. Hanya saja tinggal menunggu usulan peraturan daerah," jelas Rey, seraya menambahkan, jika ada kenaikan di 2013 sudah tentu pemkab harus memberikan dana subsisdi.(han)

Satu Unit Kendaraan Tangki MT Ditahan Dipolres Minsel

AMURANG,- Ditengah terjadinya Krisis Minyak Tanah di Kabupaten Minsel, ternyata masih ada kendaraan bersisi Minyak Tanah yang diduga mencurigakan, sehingga kendaraan tangki minyak tanah non subsidi isi 5000 liter milik Sandra Tompodung agen di Minsel berada di Lokasi Polsek Amurang. “ Jadi senin (18/6/2012) kendaraan Tangki bersisi Minyak Tanah (MT) Non subsidi diamankan di Polsek Minsel,” Kata Sumber resmi yang meminta namanya jangan dipublikasikan. Sementara Pihak kepolisian sektor Amurang yang dimintai tangapan masih engan untuk memberikan keterangan, Bahkan Menurut mereka, Minyak Tanah yang ada di Tangki berisi 5000 liter masih akan dikordinasikan dengan Pihak Kapolres. "Nanti kami akan memberi laporannya hanya saja ini belum kami konfirmasikan dengan bapak Kapolres"ujar Kapolsek Amurang Achmad Sutrisno. Ditempat terpisah Kepala Bagian Perekonomian setdakab Minsel Corneles Mononimbar SPd menjelaskan, pemeriksaan Tangki MT tersebut sepengetahuan Instansi Teknis. "Memang dari pihak kepolisian menyampaikan pada kami kalau mereka lagi menahan satu unit mobil tangki berisi minyak tanah di sekitar pasar Amurang untuk diperiksa baik kelengkapan dokumennya maupun isi minyaknya karena disinyalir isi tanki tersebut tidak memuat minyak tanah nonsubsidi. Parahnya lagi warna minyaknya sudah berbeda dengan alslinya. Jadi, Instansi teknis masih menunggu hasil pemeriksaan dari kepolisian. Dan apabila memang ada unsur pelanggaran migas berarti Agen harus bertanggung jawab," Tutup Mononimbar.(han)

Tak Ada Pungutan Penerimaan Murid Baru

DPRD Mitra Ingatkan Pihak Sekolah

Ratahan- Dunia pendidikan saat ini sedang disibukkan dengan pendaftaan dan penerimaan murid baru. Karenanya DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) mengingatkan seluruh sekolah, baik tingkat SD, SMP hingga tingkat SMA/SMK untuk tidak melakukan pungutan liar (Pungli) dengan memungut biaya pendaftaran. “Kami ingatkan kepada seluruh sekolah untuk tidak memungut biaya apa-pun dalam pendaftaran dan penerimaan murid baru,” ujar Wakil Ketua DPRD Mitra Katrien Mokodaser saat dihubungi harian MO ini Selasa (19/06) kemarin.

Menurut Mokodaser, setiap tahunnya sekolah selalu mendapatkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Sehingga tidak perlu ada pengenaan biaya penerimaan murid baru. Apalagi dunia pendidikan merupakan prioritas program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga anggaran untuk pendidikan ini selalu menjadi prioritas, demi peningkatan mutu pendidikan. Sehingga sekolah tak perlu membebani orang tua murid untuk biaya pendaftaran. Ketua DPC Demokrat Mitra ini-pun meminta masyarakat untuk melaporkan jika ada sekolah yang membebani biaya pendaftaran dan penerimaan murid baru  “Orang tua dapat melaporkan jika ada sekolah yang memungut biaya pendaftaran murid baru,” ujarnya.

Ditanya apakah ada laporan ke DPRD soal adanya sekolah yang melakukan pungutan. Kata Mokodaser, sampai sekarang ini belum ada laporan yang masuk di gedung DPRD Mitra. “Inikan baru awal pendaftaran murid baru, dan mudah-mudahan saja tidak ada sekolah yang melakukan pungutan,” ujar Srikandi Touluaan ini.  

Waktu lalu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Mitra, Dra Olvie Sumual MPd juga sudah mewarning seluruh sekolah di Kabupaten Mitra, soal tidak boleh adanya pungutan dalam penerimaan siswa baru. Sebab sekolah sudah menerima dana BOS. “Silahkan melaporkan jika ada sekolah, khususnya sekolah negeri yang melakukan pungutan dalam penerimaan murid baru. Kami akan memberikan sanksi tegas kepada sekolah yang benar-benar terbukti melakukan pungutan,” tegas Sumual saat dihubungi harian MO ini baru-baru ini. (alfendy)

Hadiri HUT ke-2 Desa Molompar Dua Utara dan Selatan

Bupati Mitra Disambut Antusias Ribuan Warga

Tombatu- Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) Telly Tjanggulung (T2) menghadiri ibadah syukur dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-2 Desa Molompar Dua Utara dan Desa Molompar Dua Selatan, Kecamatan Tombatu Timur, yang dilaksanakan Senin (18/06).  Dua desa ini merupakan hasil pemekaran yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mitra. Kehadiran Bupati pertama pilihan rakyat Mitra ini  di dua desa tersebut, disambut antusias ribuan warga. Bahkan setiba di lokasi, Bupati langsung disalami warga yang sudah berkumpul menyambut kedatangan srikandi Mitra ini.

Bupati dalam sambutan mengatakan, suatu sukacita ketika masyarakat dapat hidup berdampingan dengan rukun dan damai meskipun masih dalam usia yang sangat belia. Kerukunan ini harus tetap dijaga dan dipertahankan agar pembangunan dapat berjalan lancar. Dan keberhasilan pembangunan ini perlu di-syukuri, sebab ini merupakan berkat dan karya tuntunan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kita. Bupati juga menjelaskan soal hakekat pemekaran desa yang pada intinya, kata Bupati adalah pendekatan pelayanan, dan tercipta komunikasi yang baik.antara pemerintah dan warga.

Pun Bupati berharap  agar momentum HUT ke-2 ini semakin memotivasi pemerintah dan seluruh masyarakat untuk selalu bersatu membangun desa secara keseluruhan. “Atas nama pribadi dan pemerintah, saya mengucapkan selamat merayakan HUT ke-2 Desa Molompar Dua Utara dan Desa Molompar Dua Selatan. Sementara Juru Bicara Bupati Drs Ezra Sengkey Msi mengatakan, kesempatan itu masyarakat mengucapkan banyak terimakasih kepada Bupati yang telah memberikan banyak pembangunan infrastruktur di Kecamatan Tombatu Timur, khususnya di dua desa tersebut. Seperti pembangunan infrastruktur jalan desa yang hot mix, yang sumber pembiayaan dari APBD Mitra. “Terimakasih Ibu Bupati atas pembangunan jalan tersbeut,” ujar warga yang ditirukan Kabag Humas Pemkab Mitra Ezra Sengkey kemarin. (alfendy)

 

 

Penambak Ikan Sangihe Bakal Tersentuh Bantuan Beni Unggul

Sangihe,- Melalui Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Pemkab Sagihe, kalangan petani
ikan air tawar setempat akan mendapatkan bantuan benih ikan nila
unggul. Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)
Sangihe, Ir Felix Gaghaube belum lama ini. Menurut Gaghaube, saat ini
pihaknya sedang merancang dan membangun unit pembenihan rakyat (UPR)
yang berlokasi di Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu.“Diharapkan,
pada bulan Juli mendatang, UPR ini sudah beroperasi, dimana sekitar 15
ribu benih ikan nila unggul akan dibagikan ke warga petani pernambak
ikan tawar yang telah memiliki kolam budidaya,” ujarnya. Dikatakan
pula, pembagian benih ikan nila ke petani penambak akan dilakukan
langsung oleh Bupati Sangihe, Drs HR Makagansa MSi kemudian disusul
dengan penebaran benih ikan nila di UPR, termasuk UPR yang sementara
dibangun di Manganitu telah ditinjau oleh Bupati yang kemudian
menyarankan agar UPR seperti itu juga bisa dibangun di Kecamatan
Tahuna, Tamako serta wilayah lain yang punya potensi untuk
pengembangbiakan ikan jenis ikan air tawar.”Jika pemenuhan benih untuk
petani penambak ikan air tawar mampu terpenuhi, maka rencana jangka
menengah kedepan Sangihe bisa menjadi penjual benih ikan air tawar ke
luar daerah,”kata Geghaube.(alon)

Kampung Beng Laut dan Mahumu Bakal Dapat Bantuan RLH

Sangihe-Dua kampung di Sangihe masing-masing Beng Darat Kecematan Tabukan
Selatan Tengah dan Mahumu Kecamatan Tamako, dipastikan akan menerima
bantuan rumah layak huni dari pemerintah pusat melalui program
Komunitas Adat Terpencil (KAT). Bantuan tersebut direncanakan akan
diluncurkan tahun  depan.  Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Transmigrasi (Dinsos Nakertrans) Sangihe, Drs Jhon
Kalendesang Dikatakan,  dua kampung itu saat ini sementara dalam
proses penilaian dari tim melalui proses study kelayakan jika nantinya
lolos varifikasi, maka bantuan pembuatan rumah layak huni melalui
program KAT dari Kementrian Sosial itu, akan direalisasikan pada tahun
2013 mendatang. “Jika kedua kampung kepulauan itu lolos verifikasi
study kelayakan, bantuan pembuatan rumah layak huni akan
direalisasikan pada awal tahun 2013 mendatang,” ujar Kalendesang,
kepada sejumlah wartawan belum lama ini.  Dikatakan pula, bantuan
pemerintah pusat dari Kementrian Sosial melalui program KAT di
Kabupaten Sangihe khususnya wilayah kepulauan terpencil dan perbatasan
sudah dirasakan oleh masyarakat di kampung Kepulauan Matutuang dan
Kawaluso Kecamatan Kepulauan Marore yang telah mendapatkan bantuan
rumah layak huni melalui program KAT tersebut.(alon)

Pejabat Sangihe Berkualitas dan Loyal Berpeluang Dipertahankan

Sangihe-Pelaksanaan rolling tahap II pejabat di lingkup Pemkab Sangihe
kemungkinan besar tidak lama lagi dilakukan, menyusul semakin
merabaknya isu roling tersebut. Agenda rolling itu juga mulai membuat
ketar-ketir sejumlah pejabat yang kini menempati kursi empuk, meski
dikabarkan rolling akan dilaksanakan secara selektif sebagaimana
kehendak pimpinan daerah. Dan yang menarik,  wacana yang mencuat
dikalangan masyarakat, para pejabat eselon II,III maupun eselon IV
yang dinilai loyal dan sukses melaksanakan tugasnya akan tetap
dipertahankan pada posisinya masing-masing, kendati pada pelaksanaan
Pemilukada Lalu, para pejabat ini, tidak memberikan dukungan kepada
pasangan Drs. H.R. Makagansa MSi-Jabes Gaghana SE,ME (HRM-JEG).
Informasi dari orang dekat Bupati kepada sejumlah wartawan,
mengatakan wacana yang beredar itu bukan sekedar wacana biasa tapi
sudah menjadi keputusan pimpinan daerah, terkait dengan komitmen
pimpinan saat ini yang telah menetapkan tahun 2012 sebagai tahun
pretasi.“Soal Pemilukada itu sudah lewat,  yang dilihat saat ini
adalah loyalitas serta kualitas dan profesinalisme dalam menjalankan
tugasnya di masing-masing SKPD. Jadi sangat memungkikan jika para
pejabat tadi dipertahankan oleh pimpinan daerah,” ungkap orang dekat
Bupati yang meminta identitasnya dirahasiakan. Sementara dikesempatan
beberapa waktu lalu, Bupati Makagansa berkali-kali menegaskan kalau
penempatan dan penggantian pejabat di lingkup Pemkab Sangihe bukan
karena persoalan balas jasa dan dendam Pilkada, namun bagimana caranya
seorang pejabat itu akan bersikap loyal terhadap pimpinan serta
bertanggungjawab atas tugas yang diberikan kepadanya.(alon)

Walikota Bitung Tandatangani MoU Pajak

BITUNG - Kesepakatan bersama atau memorandum of understanding (MoU) tentang  ekstensifikasi dan intensifikasi wajib pajak penghasilan pasal 21 dan pengawasan kewajiban perpajakan bendahara serta pengelolaan PBB dan BPHTB antara Pemkot Bitung dan KPP Pratama ditandatangani.

Penandatanganan MoU  yang dilakukan di Hotel Siontesa Peninsula Manado, Senin (18/06) ini,  dilakukan Walikota Hanny Sondakh mengatasnamakan Pemerintah Kota Bitung dan Kepala KPP Pratama Drs Denny Makisanti,MSi.

 Penandatanganan MOU ini merupakan rangkaian kegiatan pertemuan yang digagas oleh Kanwil Direktorat Pajak Suluttenggo & Maluku Utara dengan tema "Values Gathering peran serta Wajib Pajak dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional melalui pembayaran pajak tahun 2012".

Dalam MOU ini , kedua pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan secara kelembagaan yang menyangkut tugas pokok bendahara dalam bidang perpajakan, berupa pendidikan dan pelatihan perpajakan bagi bendahara maupun pengawasan bersama para pihak terhadap kewajiban bendahara dalam hal penyetoran dan pelaporan pajak demi terciptanya laporan keuangan pemerintah daerah yang baik.

Tujuan diadakannya MOU ini yaitu upaya untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya yang ada pada masing-masing pihak untuk ikut serta menyumbangkan pikiran, tenaga dan daya upaya dalam mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan serta mewujudkan kepatuhan dan kepedulian masyarakat dan wajib pajak termasuk bendahara terhadap penegakan hukum perpajakan melalui kegiatan penyuluhan/sosialisasi.

Ruang lingkup kerjasamanya meliputi antara lain ; penyelenggaraan kegiatan penyuluhan/sosialisasi perpajakan, melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para bendahara, pelatihan administrasi pengelolaan PBB dan BPHTB dalam rangka menjadi pajak daerah, serta melaksanakan berbagai pendidikan dan pelatihan mengenai pajak. Sebelumnya, pertemuan ini dibuka dengan laporan yang dibawakan oleh Kakanwil DJP Suluttenggo & Malut Prof. Dr. Drs. John Hutagaol, M.Ec (Acc), M.Ec (Hons), Ak. Menurutnya, values gathering adalah sebuah proses untuk mengkonsolidasikan  dan menanamkan kepercayaan nilai-nilai, norma-norma, etika dalam diri seseorang sehingga menjadi karakter dan tercermin dalam perilaku orang tersebut. "Tujuan diadakannya values gathering ini adalah meminta dukungan kepada stakeholder khususnya wajib pajak, mengenai berbagai perbaikan  di Dirjen Pajak dalam kerangka reformasi birokrasi dan diharapkan dapat meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap Dirjen Pajak yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan sukarela masyarakat terhadap pajak sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai", kata Hutagaol. Pertemuan ini menampilkan pembicara utama yaitu, Dirjen Pajak Kemenkeu RI Fuad Rahmany serta Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Olly Dondokambey SE dan Wagub Sulut Dr. Djauhari Kansil. (alon)

Bitung Wujudkan ‘Mimpi’ Raih WTP dari BPK

Berhasil Lakukan Pengelolaan Keuangan dengan Baik

BITUNG – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akhirnya diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Pemerintah Kota Bitung atas laporan keuangan tahun anggaran 2011.

Nilai atau opini WTP ini merupakan opini tertinggi dari suatu hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah atau lembaga instansi pemerintah yang dilakukan oleh BPK.

Walikota Bitung Hanny Sondakh yang datang menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) di Kantor Perwakilan BPK Perovinsi Sulut  di Manado didampingi Wakil Walikota Max J. Lomban, Ketua DPRD Bitung, Santy G Luntungan serta Sekretaris Kota Bitung, Edison Humiang, Selasa (19/06) kemarin.  

Berita acara LHP BPK untuk Pemerintah Kota Bitung  ini diterima langsung Walikota Bitung, Hanny Sondakh . Acara penyerahan didahului dengan penandatanganan berita acara yang dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut, Rochmadi Saptogiri, SE, MM, Ak, Walikota Hanny Sondakh dan Ketua DPRD Santy Luntungan, ST.

Saptogiri dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas usaha yang dicapai Pemkot Bitung sehingga boleh meraih opini WTP. "Selamat kepada segenap jajaran Pemkot Bitung dari Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Kota  dan seluruh staf yang telah bekerja luar biasa dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi aturan kewajaran serta standar akuntansi pemerintahan. Saya sangat bangga melihat Pemerintah Kota Bitung sangat responsif memenuhi tindak lanjut rekomendasi BPK dalam perbaikan-perbaikan pada LHP tahun-tahun  sebelumnya. Ini membuktikan Pemerintah Kota Bitung sangat peduli dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan  dan tanggung jawab keuangan Negara," kata Saptogiri.

Sementara itu, Santy Luntungan sebagai Ketua DPRD dalam sambutannya menyampaikan terima kasih yang besar kepada BPK yang sangat membantu tugas-tugas DPRD dalam hal fungsi pengawasan.

Walikota Bitung Hanny Sondakh dalam sambutannya mengatakan bahwa peran BPK dalam melakukan pemeriksaan sangatlah membantu pemerintah daerah lebih khusus pejabat pengelolah keuangan dalam memahami dan menguasai tugas pekerjaan berkaitan dengan penataan dan pengelolaan keuangan sekaligus menjadi sarana berkomunikasi yang efektif guna pencapaian tujuan organisasi. "Semua ini dapat kami peroleh dan ketahui serta melakukan perbaikan-perbaikan atas saran dan pertimbangan dari BPK,” ujar Sondakh.

Walikota juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu sehingga Pemkot Bitung bisa mencapai hasil tertinggi dalam pemeriksaan LHP. "Kami ucapkan terimakasih kepada Gubernur Sulut Dr SH Sarundajang yang memberi motivasi, semangat dan nasehat dalam meraih hasil ini. Tak lupa juga apresiasi dan terima kasih kami berikan kepada BPK RI Perwakilan Sulut, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP Sulut) dan Bapak Praseno Hadi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Sulut yang banyak membantu dalam mewujudkan informasi laporan keuangan pemerintah daerah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan", ujar Sondakh.

Hadir pula sejumlah pejabat Pemkot Bitung antara lain Asisten Bidang Keuangan dan Aset, Petrus Tuange, Kabag Keuangan Frangky Sondakh, dan beberapa Kepala SKPD. (alon)

Timmus RUU Sistem Peradilan Pidana Anak DPR RI cari masukan di Sulut

 Manado-Pembahasan RUU Sistem Peradilan Anak di Komisi III DPR RI saat ini  telah memasuki tahap Perumusan melalui Tim Perumus. Salah satu bagian krusial yang masih diperpanjang pembahasannya adalah mengenai Kesiapan Pemerintah untuk Menyediakan Infrastruktur dan Aparat Peradilan Khusus untuk pelaksanaan Undang-undang tersebut apabila telah disahkan nantinya. Dalam rancangan pasal 103 disebutkan bahwa dalam waktu paling lima 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya Undang-undang ini Kepolisian wajib memiliki Penyidik Khusus Kasus Pidana Anak, Kejaksaan wajib memiliki Penuntut Umum, Pengadilan wajib memiliki hakim, Kementerian Kehakiman dan HAM wajib membangun Lembaga Pembinaan Khusus Anak  (LPKA)di Provinsi dan Lembaga Penitipan Anak Sementara (LPAS), dan Kementerian Sosial wajib membangun Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.  Hal-hal yang menyangkut kesiapan jajaran Kementerian tersebut serta instansi vertikal maupun dinas di daerah dan Pemerintah Daerah serta instansi terkait lainnya untuk mempersiapkan hal-hal tersebut  yang masih perlu dikonfirmasikan oleh Tim Perumus Komisi III DPR-RI. “Jangan-jangan Undang-undangnya sudah disahkan dan diberlakukan, dukungan infrastrukturnya ternyata belum bisa disiapkan, nantinya undang-undangnya akan mubasir”, demikian Ketua Tim Perumus sekaligus Ketua Komisi III DPR RI Gede Pasek Suardika, SH ketika menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan Tim Perumus RUU Sistem Peradilan Anak Komisi III DPR RI ke Sulawesi Utara. Secara lengkap Pasek Suardika mengatakan bahwa maksud kedatangan Tim ini ke Sulut adalah dalam rangka mencari masukan dan mengetahui konsepsi dan praktek yang berkembang yang terkait dengan Sistem Peradilan Pidana Anak, mengetahui kesiapan teknis dan jangka waktu yang diperlukan untuk pembangunan sarana dan prasarana dan mempersiapkan sumber daya menusia Undang-undang ini nantinya dapat berjalan dengan efektif. Pasek Suardika menambahkan bahwa RUU ini lebih bersifat Restoratif Justice dan mengedepankan Diversi untuk menghindari anak yang tersangkut kasus hukum mengalami trauma ketika berhadapan dengan persidangan di pengadilan. Justru Undang-undang ini dimaksudkan untuk mengakomodir hak anak untuk mendapatkan perlakukan yang sesuai dengan karakteristik jiwanya bahkan saat harus diperhadapkan dengan masalah hukum di pengadilan.  Selama ini ketika tersangkut dengan hukum dan harus dibawa ke pengadilan, acara pengadilan yang diterapkan masih mengacu pada KUHAP yang menerapkan acara yang disamakan dengan orang dewasa.
Tim Perumus RUU Sistem Peradilan Pidana Anak Komisi Komisi III DPR-RI yang mengunjungi Sulawesi Utara tanggal 17 s.d. 19 Juni 2012 dipimpin oleh Ketua Tim sekaligus Ketua Komisi III DPR-RI  Gede Pasek Suardika, SH bersama 3 orang anggota lainnya yakni Hj. Himayatull Alyah Setiawaty, SH, MH, Drs. H. Otong Abdurrahman, H. Syariffudin Sudding, SH, MH. Dan 3 orang dari Tim Sekretariat Komisi III serta beberapa Penghubung dari Kementerian dan Instansi Terkait seperti Mahkamah Agung, POLRI dan Kejagung dan Kementerian Hukum dan HAM RI. Tim ini akan melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, POLDA Sulut, Kejati Sulut, Pengadilan Tinggi Sulut dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulut. Hari ini (Senin, 18 Juni 2012) Tim diterima Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Djouhari Kansil, M.Pd bersama jajaran Pemprov Sulut serta Instansi Vertikal terkait di Ruang Mapaluse Kantor Gubernur Sulut. Pada kesempatan tersebut Tim memerima banyak masukan substansi materi RUU tersebut yang disampaikan oleh para peserta pertemuan. Dalam Rapat tersebut Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Djouhari Kansil, M.Pd menyampaikan bahwa pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sangat mendukung lahirnya RUU tersebut karena memang sangat diperlukan dalam rangka memberikan kepastian hukum peradilan kasus pidana yang melibatkan anak. Wagub menambahkan bahwa kesiapan daerah untuk memberikan dukungan pembangunan infrastruktur serta mempersiapkan SDM sangat tergantung pada pelaksanaan Undang-undang ini nantinya. Apabila sudah disahkan, kemudian harus secepatnya diikuti dengan Peraturan Pemerintah pelaksanaannya yang didalamnya menurut Wagub harus dipertegas mana yang akan menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk menyiapkannya. Menyangkut substansi, masukan dalam rapat juga mengusulkan tentang pentingnya ditambahkan materi tentang perlakukan bagi anak yang berkebutuhan khusus. Hal ini penting karena tentunya anak yang berkebutuhan khusus harus mendapatkan perlakukan khusus pula dalam peradilan apabila UU ini telah diberlakukan.(alon)

Sekprov: Sulut Tuan Rumah Pelaksanaan Pornas Korpri

Manado-Pemerintah Provinsi Sulut kembali mendapat kepercayaan Pemerintah Pusat kali ini, menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olah Raga Nasional (Pornas) Korpri XIII, se- Indonesia. Hajatan empat tahunan bagi kalangan PNS di republik ini, akan berlangsung di Kota Manado Tahun 2013 mendatang.

Hal itu dikatakan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Ir. Siswa R Mokodongan pada pelaksanan  Apel Korpri jajaran Pemprov Sulut,  yang berlangsung dihalaman Kantor Gubernur Sulut, Senin (18/6) kemarin.

Kota Manado dipercayakan sebagai pelaksana hajatan itu berdasarkan hasil rapat paripurna nasional Bapor Korpri Tahun 2012  ini. Karena itu, Mokodongan yang juga selaku Ketua Korpri Provinsi Sulut,  mengajak seluruh elemen korpri di daerah ini mari kita persiapkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan kita sukseskan, demi nama baik Korpri Sulut serta demi nama baik pemerintah dan masyarakat sulut, ujarnya.

Bagian lain Mokodongan mengatakan, pelaksanaan apel korpri kali ini memiliki nuansa berbeda, karena sejak minggu kemarin dan pada minggu berjalan ini, seluruh anggota korpri akan menerima gaji 13 sebagai bentuk perhatin dan apresiasi pemerintah kepada seluruh jajaran PNS.

Karena itu harus terus di-ingat akan peran kita sebagai “Public Servant”, yang adalah bagian dari pelayanan masyarakat, sambil terus meningkatkan kinerja dan disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing, harap Mokodongan.(alon)

Jelajahi Lembeh Lewat Darat, Sondakh Kejutkan Warga

BITUNG, – Menjelajahi seluruh wilayah Pulau Lembeh hanya dengan melalui jalan darat, merupakan pekerjaan yang sulit meski bagi warga Lembeh sekalipun. Namun penjelajahan ini justru mampu dilakukan seorang Hanny Sondakh Walikota Bitung, Jumat (15/06).
Dengan hanya didampingi Asisten IV Bidang Keuangan, Petrus Tuange dan Kabag Tapem Efrain Lomboan, Camat Lembeh Utara Frangky Ladi dan Camat Lembeh Selatan Forsman Dandel, Walikota mampu menyelesaikan tugasnya menjelajahi Pulau Lembeh.
Perjalanan  Sondakh dan rombongan bukan sekedar perjalanan biasa saja, tetapi dalam rangka tugas melakukan peninjauan wilayah dalam kaitan pembangunan jalan lingkar Lembeh.

Perjalanan yang melelahkan itu hanya menggunakan kendaraan roda empat dan berhasil menjangkau seluruh wilayah Lembeh. Tak pelak, kemunculan Walikota Bitung dan rombongan di sejumlah kelurahan yang terpencil yang sulit dijangkau dengan perjalanan darat itu, sangat mengagetkan warga sekaligus terharu dan gembira.” Torang kage lia pak wali datang deng oto,” tutur Parson Tanuma warga Kelurahan Lirang Kecamatan Lembeh Utara saat menyaksikan Walikota Bitung Hanny Sondakh turun dari kendaraan dan berbincang – bincang dengan masyarakat.

Tanuma dan warga lainnya menuturkan, bahwa sudah puluhan tahun mereka tidak melihat kendaraan masuk di wilayah tempat tinggal mereka yang terpencil ini. ,” so deng puluhan taong kasiang torang di Lirang blum pernah lia oto maso disini, apalagi walikota Bitung datang deng  oto bagini baru kali ini torang lia deng baru kali ini terjadi,oh makase pak wali  torang sangat bersyukur pak wali so perhatikan torang pe jalang torang so boleh mo lewat darat, deng torang so gampang baku pigi datang deng sudara – sudara di sabla, mo bli apa – apa so gampang,” ujar tokoh masyarakat Lirang saat berbincang – bincang dengan walikota.
Walikota Bitung Hanny Sondakh mengatakan, pembangunan jalan lingkar lembeh menjadi prioritas pembangunan kota Bitung sebab jika jalan ini selesai dibuat maka akan mempermudah akses transportasi antar kampung dan antar kecamatan sehingga pembangunan ekonomi dan pembangunan lainnya akan bertumbuh cepat termasuk pelayanan pendidikan dan kesehatan. “saya turun langsung meski medan yang sangat berbahaya ini agar dapat melihat langsung dilapangan apa – apa yang belum diselesaikan dan sulit dikerjakan dan ternyata  dalam peninjauan ini banyak hal yang saya peroleh baik melihat langsung pekerjaannya dan bisa mendengar langsung aspirasi dan keluhan masyarakat dan ini harus segera direspon agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” ujar  Sondakh. (alon)