Pemkot Bitung Dukung Penuh Iven Sinodal

Hari Ini, Tahun Emas PKB GMIM Dibuka 

BITUNG  – Yubelium atau tahun emas  (HUT ke 50) Pria kaum Bapak (PKB) Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) yang dilaksanakan di Jemaat Baitel Tendeki Wilayah Bitung 11 dipastikan dibuka Jumat (22/06) hari ini.

Menurut Ketua Umum Panitia Pelaksana, Penatua Ir Maurits Mantiri, pembukaannya selain akan dihadiri oleh Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM dan Komisi PKB Sonode GMIM juga akan dihadiri oleh Walikota Bitung Hanny Sondakh bersama Wakil Walikota Max J. Lomban yang juga
Ketua Panitia Pengarah.

“Sedianya pak Walikota dipastikan akan hadir untuk membuka rangkaian kegiatan memperingati Yubelium atau tahun emas PKB GMIM ini,” jelas Mantiri yang juga Wakil Ketua DPRD Bitung didampingi Sekretaris Umum, Penatua Terry Wowor dan Bendahara Penatua
Hendrik Sakul ST.

Mantiri juga mengatakan, dalam persiapan panitia  dan sepanjang kegiatan yang akan dimulai 22 Juni 2012 sampai 12 Oktober 2012 nanti akan didukung penuh oleh Pemerintah Kota Bitung. “Ini merupakan wujud kepedulian dan komitmen pak Walikota Bitung dan Wakil Walikota Bitung
terhadap pelayanan gereja dalam hal ini GMIM, karena itu kami sangat berterima kasih atas semua dukungan ini,” ujar Mantiri. Mantiri berharap agar seluruh jemaat GMIM terutama pria kaum bapak
agar ikut eksis menyuskseskan kegiatan sinodal ini.

“karnanya kami juga berharap dukungan pemerintah ini pun disambut dengan baik oleh jemaat GMIM teruta pria kaum bapak agar ikut eksis dalam menyuskseskan kegiatan ini,” ujarnya.
Sejumlah kegiatan selain ibadah syukur antara lain paduan suara, akapela, orkestra, masamper, vocal group, kolintang, CCA dan untuk gerak jalan 50 km terbuka untuk umum.

 “Diperkirakan sekitar 20 ribu anggota PKB GMIM bakal terlibat dalam memperingati yubelim PKB GMIM ini,” pungkas Mantiri (08)

Sondakh Hadiri Ocean Festival Under Water Competition

BITUNG  - Walikota Bitung Hanny Sondakh menghadiri pembukaan Bhayangkara Ocean Festival Under Water Photos Competition Lembeh Strait 2012 atau festival foto bawah laut Selat Lembeh yang dilaksanakan dalam rangka HUT Bhayangkara ke - 66 di lapangan upacara Markas Komando Ditpolair Polda Sulut di Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Kamis (21/06).
Pembukaan dipimpin Kapolda Sulut Brigjen Pol. Drs Dicky D. Atotoy. Menurut Atotoy, kegiatan ini merupakan salah satu dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke - 66 Bhayangkara sekaligus juga ajang untuk mencari bibit - bibit dan atlit kita kedepan di bidang olahraga selam yang diharapkan akan membawa harum nama daerah dan bangsa. “Kami berharap agar seluruh peserta dapat berlomba dengan baik dan menunjukan sportivitas serta keselamatan selama mengikuti ajang ini agar apa yang kita harapkan bisa tercapai," ujar Atotoy. Walikota Hanny Sondakh mengatakan,  sangat mendukung kegiatan ini sebab disamping menjadi ajang untuk mencari bakat tertapi juga memperkenalkan potensi pariwisata bawah laut Selat Lembeh yang begitu
indah dan menarik sehingga diharapkan akan menjadi ajang untuk promosi wisata Kota Bitung.  “hal ini nantinya akan berimbas pada meningkatnya kunjungan wisata di daerah ini, oleh sebab itu kami berharap pula akan menjadi agenda rutin tahunan jajaran kepolisian untuk terus membantu
Pemerintah Kota Bitung mempromosikan potensi - potensi wisata," ujar Sondakh. (08)

PT Celebes Mina Pratama Juga Target Komisi A

BITUNG – Tidak hanya PT Carvina dan Samudera Sentosa menjadi target dari Komisi DPRD Bitung, juga PT Celebes Mina Pratama (CMP) ikut menjadi target untuk dipanggil dan dimintakan keterangan atau pertanggujawabannya terkait masalah perburuhan yang terjadi di perusahaan tersebut.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi A DPRD Bitung yang baru terpilih, Victor Tatanude SH.
“Masalah yang ada di PT Celebes Mina Pratama Bitung, diantaranya status hokum tenaga kerja dari  sejumlah karyawan, pemutusan hubungan kerja sepihak, serta status hukum perusahaan yang tidak jelas,” sebut Tatanude.
Menurutnya, Komisi A bakal panggil pimpinan perusahaan yang bergerak di bidang perikanan tersebut lantaran permasalahan serupa terus menerus dilakukan pihak perusahan. “Pimpinannya akan kami Panggil untuk dimintai klarifikasi, tak hanya itu juga. Kami (Komisi A,red) perlu mengetahui status tenaga kerja asing yang bekerja di perusahan itu. Jangan-jangan tenaga asing di perusahaan itu tidak memiliki Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan Keterangan Ijin Tinggal Sementara (KITAS) ,” tegas legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Lanjut katanya, perusahaan tersebut disinyalir merupakan perusahaan dengan modal asing, namun berkedok perusahaan modal dalam negeri. “Kami juga akan mempertanyakan  pajak perusahaan tersebut. Diduga, perusahan tersebut melakukan penggelapan pajak. Apalagi karyawan yang
di PHK kebanyakan warga Bitung,” ungkapnya. (05)

Mobnas DPRD Isi Premium di (Pengecer) Pertamini Tak Punya Dana Operasional

BITUNG – Meskipun Walikota Hanny Sondakh telah mengimbau agar seluruh
mobil dinas (plat merah) harus mengisi bahan baker di Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang resmi diakui oleh Pertamina,
ternyata masih ada juga mobnas pejabat yang melakukan pengisian bahan
baker di tempat yang tidak resmi alias di pertamini atau tempat
penjualan BBM eceran.

Hal ini hamper setiap hari terjadi dilakukan oleh sejumlah mobnas
pejabat di jajaran Pemkot Bitung, bahkan tidak terkecuali mobans milik
anggota DPRD Bitung.

Seperti diakui oleh Ketua Komisi A, Victor Tatanude bahwa dirinya
lebih memilih mengisi BBM di tempat penjualan eceran ketimbang harus
antri panjang di SPBU. Selain, hal itu dirinya btelah membantu usaha
dari masyarakat kecil untuk mengais rejeki bagiu kebutuhan keluarga
juga ada alas an yang cukup mendasar yakni uang yang dikapai untuk
pengisian BBM adalah uang pribadi. “Sebab  ini uang pribadi bukan dana
operasinal untuk anggota dewan. Kami tidak punya dana operasional
seperti pembelian BBM. Selain itu justru kami membantu masyarakat
kecil yang mengais rejeki untuk kebutuhan keluarga dengan jalan
menjual premium,” jelas Tatanude.
Diakuinya, 22 mobnas yang digunakan oleh anggota dewan dengan status
pinjam pakai, karena itu tidak ada anggaran untuk operasional atau
membeli BBM. “Jadi memang menjadi resiko dan tangguangan pribadi untuk
mengisi BBM pada mobnas yang kami pakai,” tandasnya.
Selama ini dirinya terpaksa harus mengisi bensin di Pertamini atau
pada penjualan-penjualan minyak oplosan Rp.6000 per liter. Sebagai
anggota dewan atau wakil rakyat jika ada warga yang meminta tolong
seperti membawa orang sakit wajib di bantu dengan memberikan fasiulats
mobnas. (05)

Dinas Dikpora dan Bagian Keuangan Saling Tolak

Penggunaan Anggaran Beasiswa Perguruan Tinggi tak Jelas
BITUNG  – Komitemen Pemerintah Kota Bitung yang sangat memperhatikan
kemajuan pendidikan sehingga menganggarjannya dalam APBD sebesar 30
persen, patut diacungi
Meki begitu, anggaran sebesar itu perlu mendapat perhatian dan
pengawasan yang baik sehingga bias tepat sasaran serta berhasil guna.
Salah satu anggaran pendidikan yang tertata dalam APBD 2012 yakni bea
siswa untuk untuk perguruan tinggi.
Personil LSM Pasela, Samsi Hima menilai, anggaran bea siswa untuk
perguruan tinggi belum jelas dan belum secara transparan.
“Anggaran Pendidikan yang begitu besar ini kami lihat peruntukannya
tidak jelas, diduga ada permainan yang dilakukan oknum-oknum pejabat
yang justru memberikan beasiswa perguruan tinggi kepada anak-anak
mereka bahkan saudara-saudara mereka,” tandas Samsi.

Menurut Hima, seharusnya beasiswa ini diberikan kepada mereka yang
memang benar-benar membutuhkannya. “Kami perlu untuk mempertanyakan
hal ini, karena ini menyangkut dana yang sudah dianggaran dalam APBD,”
papar Hima.
Sementara itu, baik Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,
Herman Rompis  maupun Kepala Bagian Keuangan ketika dikonfirmasi
wartawan belum lama ini, keduannya terkesan hendak menutupi. Bahkan
lebih terkesan saling lempar tanggungjawab.
Kadis Dikpora Herman Rompis ketika ditanya soal data dan anggaran
untuk beasiswa perguruan tinggi tidak menampik jika anggaran tersebut
memang ada tertata dalam APBD. “Anggaran itu ada, namun lebih jelas
untuk masalah anggaran ke Bagian Keuangan,”  katanya.

Terpisah Kabag keuangan Frangky Sondakh kepada wartawan mengatakan,
masalah beasiswa tersebut ada di instansi terkait seperti Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga. “Walaupun kecil anggaran itu ada, tapi
sebaiknya ditanyakan ke Dinas Dikpora,” katanya singkat. (05)

Pemkab Sangihe Gelar Rapat Analisa Jabatan Beban Kerja

Sangihe,-Bertempat di ruang Serbaguna Kantor Bupati Sangihe, Kamis (21/06)
kemarn, Pemkab Sangihe menggelar rapat analisa beban kera sekaligus
evaluasinya. Rapat tersebut dipimpin Asisten II Ir. Jhonny Harikedua.
Hadir dalam acara tersebut seluruh pimpinan Dinas/Badan dan kepala
kantor, termasuk kepala-kepala bagian dilingkup Sekretariat Dareah
(Setda) Kantor Bupati. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana
(Ortal), Drs. Dokta Pangandaheng saat ditemui sejumlah wartawan
disela-sela rapat mengatakan, pelaksanaan analisa jabatan beban kerja
serta evaluasi tersebut tak lepas dari adanya penetapan besaran
organisasi serta restruktruisasi perangkat daerah kedepan yang perlu
dipersiapakan. Sementara untuk jabatan struktural yang saat ini berada
di Pemkab Sangihe kata mantan Sekretrais Kantor Badan Pemberyaan
Masyarakat (BPM) Sangihe itu, berjumlah  782, sedangkan untuk jabatan
fungsional umum sebanyak 2083 belum termasuk jabatan fungsional khusus
dijajaran Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga (Dikpora)
serta Rumah Sakit dan Puskesmas. Ditegaskan pula, dalam materi analisa
beban kerja nantinya akan turut dievaluasi jabatan yang minim beban
kerja untuk dihapus maupun digabungkan, sebaliknya begitu pula ketika
akan berakhirnya moratorium yang diberlakukan pemerintah, juga dapat
memberi peluang adanya perekrutan CPNS.”Ditargetkan pekan depan hasil
penyusunan analisa beban kerja masing-masing SKPD segera akan
diketahui,”ujar Pangadaheng.

Warga Para Yang Hilang Dihamtam Badai Masih Belum Ditemukan

Sangihe,-Sedikitnya 6 nelayan Sangihe yang sempat hilang ketika tak mampu
menghindar dari hantaman badai yang terjadi pekan lalu. Namun dari
jumlah tersebut, 5 diantara nelayan tadi disimpulkan telah kembali,
terkait dengan hingga saat ini tidak ada komplein dari pihak keluarga
masing-masing, sehingga sampai dengan saat ini tercatat masih ada satu
nelayan, yakni asal pulau Para Kecamatan Tatoareng yang masih
dinyatakan hilang. Hal ini dibenarkan Kepala Badan Penanggulangan
Bencana (BPB) Sangihe, Ir. Rence Tamboto kepada sejumlah wartawan,
Kamis (21/06). Disentil mengenai proses pencarian terhadap nelayan
asal Para, menurut mantan Kepala Bidang Perencanaan Kantor Bapeda
Sangihe itu kini telah dihentukan setelah pemerintah setempat bersama
pihak  Lanal Tahuna telah melakukan penyisiran selama 14 hari. Proses
pencarian warga yang hilang itu kata Tamboto, masih dapat dimungkinkan
untuk diperpanjang sebatas ada permohonan dari pihak keluarga, bahkan
untuk tindak lanjutnya, pihak Lanal juga telah berkooridnasi dengan
pihak Lamtamal 8 Manado.”Jadi sampai saat ini pasca badai beberapa
pekan lalu, dinyatakan masih ada satu nelayan yang belum ditemukan,
sementara yang 5 lainnya telah kembali,”ujar Tamboto

Kualitas Proyek Sangihe Harus Dikawal SKPD Teknis

Sangihe,-Memasuki pertengahan tahun 2012 ini sejumlah paket proyek di Kabupaten
Sangihe sudah mulai dikerjakan oleh masing-masing kintraktor. Terkait
hal ini, pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis, atau
instansi pengelola proyek harus terus mengawal kualitas pekerjaan. Hal
ini ditegaskan ketua Komisi B Dekab Sangihe, Jimmy R. Oleng kepada
sejumlah wartawan, Kamis (21/06). Warning kepada masing-masing SKPD
taknis sengaja dilakukan, karena menurut Oleng, pihaknya ketika
melakukan monitoring lapangan guna memantau kegiatan proyek, masih
menemukan adanya proyek yang dikerjakan tidak sesuai bestek serta
masih banyak proyek yang terlambat diselesaikan berdasarkan limit
waktu yang telah ditetakan. Ia juga meminta para penanggung jawab
kegiatan proyek turut proaktif melakukan pemantauan dengan maksud
untuk lebih memimalisir adanya unsur kesengajaan dari kalangan
kontraktor yang nakal. Sebagai komitmen untuk mendukung target
pimpinan daerah yang hendak menjadikan Kabupaten Sangihe terus berubah
menjadi lebih baik, termasuk menekan terjadinya peluang-peluang
pelaksanaan proyek yang tidak beres, ia juga menghimbau warga setempat
untuk turut megawasinya dengan langsung memberikan informasi maupun
aspirasi langsung ke para Legislator, lebih khusus anggota Dewan yang
berasal dari daerah pemilihan dimana kegiatan proyek
dilaksanakan.”Adan temuan proyek seperti tahun-tahun sebelumnya sudah
saatnya berkakhir, sehingga sangat diharapkan peran instansi teknis
pengelola proyek dalam mengawalnya serta proaktif masyarakat dalam
melakukan pemantauan,”ujar Oleng saat ditemui di ruang kerjanya
kemarin.