Dinas PU Minsel Lambat Masukan Pekerjaan Milik PU Propinsi

AMURANG, - Sejumlah proyek yang ada di kabupaten Minsel, masih banyak yang belum disentuh oleh dinas pekerjaan umum baik kabupaten maupun propinsi, sehingga sejumlah toko masyarakat yang ada di Amurang, mendesak agar semua yang berhubungan dengan perbaikan , agar segerah di selesaikan, karena sesuai dengan visi dan misi Bupati Minsel Minsel Berdikari cepat.

Demikian disampaikan Bruno Riedel, warga Amurang, kepada wartawan media ini, untuk semua yang berbaur kesejahteraan masyarakat.”Kan sampai sekarang masih banyak yang belum diperbaiki, ada baiknya itu diperhatikan, itukan juga masuk dalam kesejahteraan masyarakat,”katanya.

Jika memang haknya kabupaten, ada baiknya segerah dikerjakan, dan jika itu pekerjaan dari propinsi, sebaiknya dinas kabupaten mengusulkan ke propinsi.”Nah, jika sampai saat ini belum ada pekerjaan penyelesaian, semua pekerjaan yang dikerjakan oleh propinsi, ada baiknya dinas kabupaten , mengusulkan ke propinsi, apa yang harus dikerjakan,”ujarnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minsel Jootje Tuerah, saat dikonfirmasi, menjelaskan dengan rincihnya, apa yang menjadi pekerjaan kabupaten Minsel dan Propinsi Sulut.”Ada yang pekerjaan milik kabupaten juga propinsi, itu sudah di tata,”kata Jootje.

Jika memang kabupaten yang harus mengambil alih pekerjaan tersebut, menurutnya, dinas pu kabupaten akan disalahkan.”Kami tidak sembarangan melakukan pekerjaan yang bukan menjadi haknya kabupaten, akan disalahkan jika lakukan pekerjaan yang bukan tanggungjawab kami,”ujarnya.(alon)

Tahun 2013 Pengurusan e-KTP Akan Naik

AMURANG,- Realisasi e-KTP di Minsel dimulai bulan Juli sampai Desember 2012, terhitung 1 Januari 2013, seluruh warga yang ada di Kabupaten Minsel diharuskan mengunakan e-KTP. Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Minsel Izak Rey SE selasa (18/06). "Meski Kabupaten Minsel sudah 100 persen dalam pengurusan e-KTP, tapi sejauh ini masih ada warga minsel yang belum merekam data. Untuk itu kami berharap masyarakat agar merekam data guna pengurusan e-KTP," Kata Rey. Lanjut dia, dengan adanya e-KTP memudahkan masyarakat dalam pengurusan segala macam adminsitrasi, baik di bank dan keperluan lainya. Sebab jika e-KTP sudah diberlakukan maka tidak dibenarkan lagi masyarakat memakai kartu tanda penduduk lama,” Kartu penduduk Lama tidak akan berlaku Lagi,” Katanya. Untuk pengurusan e-KTP dibebankan Rp 30.000-35.000, untuk tahun 2012 ini, sedangkan untuk tahun 2013 kemungkinan akan naik, jika beban biaya bertambah. Hanya saja tinggal menunggu usulan peraturan daerah," jelas Rey, seraya menambahkan, jika ada kenaikan di 2013 sudah tentu pemkab harus memberikan dana subsisdi.(han)

Satu Unit Kendaraan Tangki MT Ditahan Dipolres Minsel

AMURANG,- Ditengah terjadinya Krisis Minyak Tanah di Kabupaten Minsel, ternyata masih ada kendaraan bersisi Minyak Tanah yang diduga mencurigakan, sehingga kendaraan tangki minyak tanah non subsidi isi 5000 liter milik Sandra Tompodung agen di Minsel berada di Lokasi Polsek Amurang. “ Jadi senin (18/6/2012) kendaraan Tangki bersisi Minyak Tanah (MT) Non subsidi diamankan di Polsek Minsel,” Kata Sumber resmi yang meminta namanya jangan dipublikasikan. Sementara Pihak kepolisian sektor Amurang yang dimintai tangapan masih engan untuk memberikan keterangan, Bahkan Menurut mereka, Minyak Tanah yang ada di Tangki berisi 5000 liter masih akan dikordinasikan dengan Pihak Kapolres. "Nanti kami akan memberi laporannya hanya saja ini belum kami konfirmasikan dengan bapak Kapolres"ujar Kapolsek Amurang Achmad Sutrisno. Ditempat terpisah Kepala Bagian Perekonomian setdakab Minsel Corneles Mononimbar SPd menjelaskan, pemeriksaan Tangki MT tersebut sepengetahuan Instansi Teknis. "Memang dari pihak kepolisian menyampaikan pada kami kalau mereka lagi menahan satu unit mobil tangki berisi minyak tanah di sekitar pasar Amurang untuk diperiksa baik kelengkapan dokumennya maupun isi minyaknya karena disinyalir isi tanki tersebut tidak memuat minyak tanah nonsubsidi. Parahnya lagi warna minyaknya sudah berbeda dengan alslinya. Jadi, Instansi teknis masih menunggu hasil pemeriksaan dari kepolisian. Dan apabila memang ada unsur pelanggaran migas berarti Agen harus bertanggung jawab," Tutup Mononimbar.(han)

Tak Ada Pungutan Penerimaan Murid Baru

DPRD Mitra Ingatkan Pihak Sekolah

Ratahan- Dunia pendidikan saat ini sedang disibukkan dengan pendaftaan dan penerimaan murid baru. Karenanya DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) mengingatkan seluruh sekolah, baik tingkat SD, SMP hingga tingkat SMA/SMK untuk tidak melakukan pungutan liar (Pungli) dengan memungut biaya pendaftaran. “Kami ingatkan kepada seluruh sekolah untuk tidak memungut biaya apa-pun dalam pendaftaran dan penerimaan murid baru,” ujar Wakil Ketua DPRD Mitra Katrien Mokodaser saat dihubungi harian MO ini Selasa (19/06) kemarin.

Menurut Mokodaser, setiap tahunnya sekolah selalu mendapatkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Sehingga tidak perlu ada pengenaan biaya penerimaan murid baru. Apalagi dunia pendidikan merupakan prioritas program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga anggaran untuk pendidikan ini selalu menjadi prioritas, demi peningkatan mutu pendidikan. Sehingga sekolah tak perlu membebani orang tua murid untuk biaya pendaftaran. Ketua DPC Demokrat Mitra ini-pun meminta masyarakat untuk melaporkan jika ada sekolah yang membebani biaya pendaftaran dan penerimaan murid baru  “Orang tua dapat melaporkan jika ada sekolah yang memungut biaya pendaftaran murid baru,” ujarnya.

Ditanya apakah ada laporan ke DPRD soal adanya sekolah yang melakukan pungutan. Kata Mokodaser, sampai sekarang ini belum ada laporan yang masuk di gedung DPRD Mitra. “Inikan baru awal pendaftaran murid baru, dan mudah-mudahan saja tidak ada sekolah yang melakukan pungutan,” ujar Srikandi Touluaan ini.  

Waktu lalu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Mitra, Dra Olvie Sumual MPd juga sudah mewarning seluruh sekolah di Kabupaten Mitra, soal tidak boleh adanya pungutan dalam penerimaan siswa baru. Sebab sekolah sudah menerima dana BOS. “Silahkan melaporkan jika ada sekolah, khususnya sekolah negeri yang melakukan pungutan dalam penerimaan murid baru. Kami akan memberikan sanksi tegas kepada sekolah yang benar-benar terbukti melakukan pungutan,” tegas Sumual saat dihubungi harian MO ini baru-baru ini. (alfendy)

Hadiri HUT ke-2 Desa Molompar Dua Utara dan Selatan

Bupati Mitra Disambut Antusias Ribuan Warga

Tombatu- Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) Telly Tjanggulung (T2) menghadiri ibadah syukur dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-2 Desa Molompar Dua Utara dan Desa Molompar Dua Selatan, Kecamatan Tombatu Timur, yang dilaksanakan Senin (18/06).  Dua desa ini merupakan hasil pemekaran yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mitra. Kehadiran Bupati pertama pilihan rakyat Mitra ini  di dua desa tersebut, disambut antusias ribuan warga. Bahkan setiba di lokasi, Bupati langsung disalami warga yang sudah berkumpul menyambut kedatangan srikandi Mitra ini.

Bupati dalam sambutan mengatakan, suatu sukacita ketika masyarakat dapat hidup berdampingan dengan rukun dan damai meskipun masih dalam usia yang sangat belia. Kerukunan ini harus tetap dijaga dan dipertahankan agar pembangunan dapat berjalan lancar. Dan keberhasilan pembangunan ini perlu di-syukuri, sebab ini merupakan berkat dan karya tuntunan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kita. Bupati juga menjelaskan soal hakekat pemekaran desa yang pada intinya, kata Bupati adalah pendekatan pelayanan, dan tercipta komunikasi yang baik.antara pemerintah dan warga.

Pun Bupati berharap  agar momentum HUT ke-2 ini semakin memotivasi pemerintah dan seluruh masyarakat untuk selalu bersatu membangun desa secara keseluruhan. “Atas nama pribadi dan pemerintah, saya mengucapkan selamat merayakan HUT ke-2 Desa Molompar Dua Utara dan Desa Molompar Dua Selatan. Sementara Juru Bicara Bupati Drs Ezra Sengkey Msi mengatakan, kesempatan itu masyarakat mengucapkan banyak terimakasih kepada Bupati yang telah memberikan banyak pembangunan infrastruktur di Kecamatan Tombatu Timur, khususnya di dua desa tersebut. Seperti pembangunan infrastruktur jalan desa yang hot mix, yang sumber pembiayaan dari APBD Mitra. “Terimakasih Ibu Bupati atas pembangunan jalan tersbeut,” ujar warga yang ditirukan Kabag Humas Pemkab Mitra Ezra Sengkey kemarin. (alfendy)

 

 

Penambak Ikan Sangihe Bakal Tersentuh Bantuan Beni Unggul

Sangihe,- Melalui Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Pemkab Sagihe, kalangan petani
ikan air tawar setempat akan mendapatkan bantuan benih ikan nila
unggul. Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)
Sangihe, Ir Felix Gaghaube belum lama ini. Menurut Gaghaube, saat ini
pihaknya sedang merancang dan membangun unit pembenihan rakyat (UPR)
yang berlokasi di Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu.“Diharapkan,
pada bulan Juli mendatang, UPR ini sudah beroperasi, dimana sekitar 15
ribu benih ikan nila unggul akan dibagikan ke warga petani pernambak
ikan tawar yang telah memiliki kolam budidaya,” ujarnya. Dikatakan
pula, pembagian benih ikan nila ke petani penambak akan dilakukan
langsung oleh Bupati Sangihe, Drs HR Makagansa MSi kemudian disusul
dengan penebaran benih ikan nila di UPR, termasuk UPR yang sementara
dibangun di Manganitu telah ditinjau oleh Bupati yang kemudian
menyarankan agar UPR seperti itu juga bisa dibangun di Kecamatan
Tahuna, Tamako serta wilayah lain yang punya potensi untuk
pengembangbiakan ikan jenis ikan air tawar.”Jika pemenuhan benih untuk
petani penambak ikan air tawar mampu terpenuhi, maka rencana jangka
menengah kedepan Sangihe bisa menjadi penjual benih ikan air tawar ke
luar daerah,”kata Geghaube.(alon)

Kampung Beng Laut dan Mahumu Bakal Dapat Bantuan RLH

Sangihe-Dua kampung di Sangihe masing-masing Beng Darat Kecematan Tabukan
Selatan Tengah dan Mahumu Kecamatan Tamako, dipastikan akan menerima
bantuan rumah layak huni dari pemerintah pusat melalui program
Komunitas Adat Terpencil (KAT). Bantuan tersebut direncanakan akan
diluncurkan tahun  depan.  Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Transmigrasi (Dinsos Nakertrans) Sangihe, Drs Jhon
Kalendesang Dikatakan,  dua kampung itu saat ini sementara dalam
proses penilaian dari tim melalui proses study kelayakan jika nantinya
lolos varifikasi, maka bantuan pembuatan rumah layak huni melalui
program KAT dari Kementrian Sosial itu, akan direalisasikan pada tahun
2013 mendatang. “Jika kedua kampung kepulauan itu lolos verifikasi
study kelayakan, bantuan pembuatan rumah layak huni akan
direalisasikan pada awal tahun 2013 mendatang,” ujar Kalendesang,
kepada sejumlah wartawan belum lama ini.  Dikatakan pula, bantuan
pemerintah pusat dari Kementrian Sosial melalui program KAT di
Kabupaten Sangihe khususnya wilayah kepulauan terpencil dan perbatasan
sudah dirasakan oleh masyarakat di kampung Kepulauan Matutuang dan
Kawaluso Kecamatan Kepulauan Marore yang telah mendapatkan bantuan
rumah layak huni melalui program KAT tersebut.(alon)

Pejabat Sangihe Berkualitas dan Loyal Berpeluang Dipertahankan

Sangihe-Pelaksanaan rolling tahap II pejabat di lingkup Pemkab Sangihe
kemungkinan besar tidak lama lagi dilakukan, menyusul semakin
merabaknya isu roling tersebut. Agenda rolling itu juga mulai membuat
ketar-ketir sejumlah pejabat yang kini menempati kursi empuk, meski
dikabarkan rolling akan dilaksanakan secara selektif sebagaimana
kehendak pimpinan daerah. Dan yang menarik,  wacana yang mencuat
dikalangan masyarakat, para pejabat eselon II,III maupun eselon IV
yang dinilai loyal dan sukses melaksanakan tugasnya akan tetap
dipertahankan pada posisinya masing-masing, kendati pada pelaksanaan
Pemilukada Lalu, para pejabat ini, tidak memberikan dukungan kepada
pasangan Drs. H.R. Makagansa MSi-Jabes Gaghana SE,ME (HRM-JEG).
Informasi dari orang dekat Bupati kepada sejumlah wartawan,
mengatakan wacana yang beredar itu bukan sekedar wacana biasa tapi
sudah menjadi keputusan pimpinan daerah, terkait dengan komitmen
pimpinan saat ini yang telah menetapkan tahun 2012 sebagai tahun
pretasi.“Soal Pemilukada itu sudah lewat,  yang dilihat saat ini
adalah loyalitas serta kualitas dan profesinalisme dalam menjalankan
tugasnya di masing-masing SKPD. Jadi sangat memungkikan jika para
pejabat tadi dipertahankan oleh pimpinan daerah,” ungkap orang dekat
Bupati yang meminta identitasnya dirahasiakan. Sementara dikesempatan
beberapa waktu lalu, Bupati Makagansa berkali-kali menegaskan kalau
penempatan dan penggantian pejabat di lingkup Pemkab Sangihe bukan
karena persoalan balas jasa dan dendam Pilkada, namun bagimana caranya
seorang pejabat itu akan bersikap loyal terhadap pimpinan serta
bertanggungjawab atas tugas yang diberikan kepadanya.(alon)

Walikota Bitung Tandatangani MoU Pajak

BITUNG - Kesepakatan bersama atau memorandum of understanding (MoU) tentang  ekstensifikasi dan intensifikasi wajib pajak penghasilan pasal 21 dan pengawasan kewajiban perpajakan bendahara serta pengelolaan PBB dan BPHTB antara Pemkot Bitung dan KPP Pratama ditandatangani.

Penandatanganan MoU  yang dilakukan di Hotel Siontesa Peninsula Manado, Senin (18/06) ini,  dilakukan Walikota Hanny Sondakh mengatasnamakan Pemerintah Kota Bitung dan Kepala KPP Pratama Drs Denny Makisanti,MSi.

 Penandatanganan MOU ini merupakan rangkaian kegiatan pertemuan yang digagas oleh Kanwil Direktorat Pajak Suluttenggo & Maluku Utara dengan tema "Values Gathering peran serta Wajib Pajak dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional melalui pembayaran pajak tahun 2012".

Dalam MOU ini , kedua pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan secara kelembagaan yang menyangkut tugas pokok bendahara dalam bidang perpajakan, berupa pendidikan dan pelatihan perpajakan bagi bendahara maupun pengawasan bersama para pihak terhadap kewajiban bendahara dalam hal penyetoran dan pelaporan pajak demi terciptanya laporan keuangan pemerintah daerah yang baik.

Tujuan diadakannya MOU ini yaitu upaya untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya yang ada pada masing-masing pihak untuk ikut serta menyumbangkan pikiran, tenaga dan daya upaya dalam mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan serta mewujudkan kepatuhan dan kepedulian masyarakat dan wajib pajak termasuk bendahara terhadap penegakan hukum perpajakan melalui kegiatan penyuluhan/sosialisasi.

Ruang lingkup kerjasamanya meliputi antara lain ; penyelenggaraan kegiatan penyuluhan/sosialisasi perpajakan, melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para bendahara, pelatihan administrasi pengelolaan PBB dan BPHTB dalam rangka menjadi pajak daerah, serta melaksanakan berbagai pendidikan dan pelatihan mengenai pajak. Sebelumnya, pertemuan ini dibuka dengan laporan yang dibawakan oleh Kakanwil DJP Suluttenggo & Malut Prof. Dr. Drs. John Hutagaol, M.Ec (Acc), M.Ec (Hons), Ak. Menurutnya, values gathering adalah sebuah proses untuk mengkonsolidasikan  dan menanamkan kepercayaan nilai-nilai, norma-norma, etika dalam diri seseorang sehingga menjadi karakter dan tercermin dalam perilaku orang tersebut. "Tujuan diadakannya values gathering ini adalah meminta dukungan kepada stakeholder khususnya wajib pajak, mengenai berbagai perbaikan  di Dirjen Pajak dalam kerangka reformasi birokrasi dan diharapkan dapat meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap Dirjen Pajak yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan sukarela masyarakat terhadap pajak sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai", kata Hutagaol. Pertemuan ini menampilkan pembicara utama yaitu, Dirjen Pajak Kemenkeu RI Fuad Rahmany serta Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Olly Dondokambey SE dan Wagub Sulut Dr. Djauhari Kansil. (alon)

Bitung Wujudkan ‘Mimpi’ Raih WTP dari BPK

Berhasil Lakukan Pengelolaan Keuangan dengan Baik

BITUNG – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akhirnya diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Pemerintah Kota Bitung atas laporan keuangan tahun anggaran 2011.

Nilai atau opini WTP ini merupakan opini tertinggi dari suatu hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah atau lembaga instansi pemerintah yang dilakukan oleh BPK.

Walikota Bitung Hanny Sondakh yang datang menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) di Kantor Perwakilan BPK Perovinsi Sulut  di Manado didampingi Wakil Walikota Max J. Lomban, Ketua DPRD Bitung, Santy G Luntungan serta Sekretaris Kota Bitung, Edison Humiang, Selasa (19/06) kemarin.  

Berita acara LHP BPK untuk Pemerintah Kota Bitung  ini diterima langsung Walikota Bitung, Hanny Sondakh . Acara penyerahan didahului dengan penandatanganan berita acara yang dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut, Rochmadi Saptogiri, SE, MM, Ak, Walikota Hanny Sondakh dan Ketua DPRD Santy Luntungan, ST.

Saptogiri dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas usaha yang dicapai Pemkot Bitung sehingga boleh meraih opini WTP. "Selamat kepada segenap jajaran Pemkot Bitung dari Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Kota  dan seluruh staf yang telah bekerja luar biasa dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi aturan kewajaran serta standar akuntansi pemerintahan. Saya sangat bangga melihat Pemerintah Kota Bitung sangat responsif memenuhi tindak lanjut rekomendasi BPK dalam perbaikan-perbaikan pada LHP tahun-tahun  sebelumnya. Ini membuktikan Pemerintah Kota Bitung sangat peduli dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan  dan tanggung jawab keuangan Negara," kata Saptogiri.

Sementara itu, Santy Luntungan sebagai Ketua DPRD dalam sambutannya menyampaikan terima kasih yang besar kepada BPK yang sangat membantu tugas-tugas DPRD dalam hal fungsi pengawasan.

Walikota Bitung Hanny Sondakh dalam sambutannya mengatakan bahwa peran BPK dalam melakukan pemeriksaan sangatlah membantu pemerintah daerah lebih khusus pejabat pengelolah keuangan dalam memahami dan menguasai tugas pekerjaan berkaitan dengan penataan dan pengelolaan keuangan sekaligus menjadi sarana berkomunikasi yang efektif guna pencapaian tujuan organisasi. "Semua ini dapat kami peroleh dan ketahui serta melakukan perbaikan-perbaikan atas saran dan pertimbangan dari BPK,” ujar Sondakh.

Walikota juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu sehingga Pemkot Bitung bisa mencapai hasil tertinggi dalam pemeriksaan LHP. "Kami ucapkan terimakasih kepada Gubernur Sulut Dr SH Sarundajang yang memberi motivasi, semangat dan nasehat dalam meraih hasil ini. Tak lupa juga apresiasi dan terima kasih kami berikan kepada BPK RI Perwakilan Sulut, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP Sulut) dan Bapak Praseno Hadi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Sulut yang banyak membantu dalam mewujudkan informasi laporan keuangan pemerintah daerah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan", ujar Sondakh.

Hadir pula sejumlah pejabat Pemkot Bitung antara lain Asisten Bidang Keuangan dan Aset, Petrus Tuange, Kabag Keuangan Frangky Sondakh, dan beberapa Kepala SKPD. (alon)