Bitung Wujudkan ‘Mimpi’ Raih WTP dari BPK

Berhasil Lakukan Pengelolaan Keuangan dengan Baik 

BITUNG – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akhirnya diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Pemerintah Kota Bitung atas laporan keuangan tahun anggaran 2011.

Nilai atau opini WTP ini merupakan opini tertinggi dari suatu hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah atau lembaga instansi pemerintah yang dilakukan oleh BPK.

Walikota Bitung Hanny Sondakh yang datang menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) di Kantor Perwakilan BPK Perovinsi Sulut di Manado didampingi Wakil Walikota Max J. Lomban, Ketua DPRD Bitung, Santy G Luntungan serta Sekretaris Kota Bitung, Edison Humiang, Selasa (19/06) kemarin.

Berita acara LHP BPK untuk Pemerintah Kota Bitung ini diterima langsung Walikota Bitung, Hanny Sondakh . Acara penyerahan didahului dengan penandatanganan berita acara yang dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut, Rochmadi Saptogiri, SE, MM, Ak, Walikota Hanny Sondakh dan Ketua DPRD Santy Luntungan, ST.

Saptogiri dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas usaha yang dicapai Pemkot Bitung sehingga boleh meraih opini WTP. "Selamat kepada segenap jajaran Pemkot Bitung dari Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Kota dan seluruh staf yang telah bekerja luar biasa dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi aturan kewajaran serta standar akuntansi pemerintahan. Saya sangat bangga melihat Pemerintah Kota Bitung sangat responsif memenuhi tindak lanjut rekomendasi BPK dalam perbaikan-perbaikan pada LHP tahun-tahun sebelumnya. Ini membuktikan Pemerintah Kota Bitung sangat peduli dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara," kata Saptogiri.

Sementara itu, Santy Luntungan sebagai Ketua DPRD dalam sambutannya menyampaikan terima kasih yang besar kepada BPK yang sangat membantu tugas-tugas DPRD dalam hal fungsi pengawasan.

Walikota Bitung Hanny Sondakh dalam sambutannya mengatakan bahwa peran BPK dalam melakukan pemeriksaan sangatlah membantu pemerintah daerah lebih khusus pejabat pengelolah keuangan dalam memahami dan menguasai tugas pekerjaan berkaitan dengan penataan dan pengelolaan keuangan sekaligus menjadi sarana berkomunikasi yang efektif guna pencapaian tujuan organisasi. "Semua ini dapat kami peroleh dan ketahui serta melakukan perbaikan-perbaikan atas saran dan pertimbangan dari BPK,” ujar Sondakh.

Walikota juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu sehingga Pemkot Bitung bisa mencapai hasil tertinggi dalam pemeriksaan LHP. "Kami ucapkan terimakasih kepada Gubernur Sulut Dr SH Sarundajang yang memberi motivasi, semangat dan nasehat dalam meraih hasil ini. Tak lupa juga apresiasi dan terima kasih kami berikan kepada BPK RI Perwakilan Sulut, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP Sulut) dan Bapak Praseno Hadi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Sulut yang banyak membantu dalam mewujudkan informasi laporan keuangan pemerintah daerah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan", ujar Sondakh.

Hadir pula sejumlah pejabat Pemkot Bitung antara lain Asisten Bidang Keuangan dan Aset, Petrus Tuange, Kabag Keuangan Frangky Sondakh, dan beberapa Kepala SKPD. (alon)

Soal Dugaan Penyimpangan Penyaluran Bansos Mitra

Kajari : Jika Ada laporan Pasti Ditindak Lanjuti

Ratahan - Kasus dugaan penyimpangan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) bakal dilidik Kejaksaan Negeri(Kejari) Amruang. Ini sesuai pernyataan Kepala Kejaksaan Amurang, Supryanto SH, MH saat dikonfirmasi.

Menurut Kajari, sudah merupakan keharusan dari aparat penegak hukum untuk menindak-lanjuti semua laporan dari masyarakat. Hanay saja sampai saat ini belum ada laporan yang masuk ke Kejari Amurang. “Kalau ada laporan yang masuk, pasti akan ditindak-lanjuti, semua dugaan penyimpangan, termasuk dugaan penyimpangan penyaluran dana bansos,” ujarnya baru-baru ini.

Apalagi, lanjut Supryanto terdapat kerugian Negara, sudah pasti Kejari akan melakukan pemeriksaan dan menuntaskan kasus tersbeut. Pun Supryantio meminta masyarakat untuk melaporkan semua dugaan penyimpangan terhadap uang Negara. Sebab laporan itu menjadi dasar aparat penegak hukum atau jaksa melakukan penyelidikan (Lidik). “Yang pasti jika ada laporan, pasti akan ditindak-lanjuti,” tegas Supryanto.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah kalangan mendesak aparat penegak hukum, baik Polres Kejaksaan Negeri (Kejari) Amurang, untuk melakukan penyelidikan (Lidik) atas dugaan penyimpangan dalam penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) di Pemkab Mitra.

Seperti desak yang disuarakan Minahasa Tenggara Corupption Watch (MTCW) dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia) Kabupaten Mitra. Ketua GAMKI Mitra Angly Pangau mengatakan, aparat penegak hukum tidak perlu ragu melakukan penyelidikan (lidik). Sebab yang membeber dugaan penyimpangan penyaluran dana bansos ini adalah pendeta atau imam.

Sebab tidak mungkin seseorang yang bekerja di ladang Tuhan berani berkata tidak benar. Kata Pangau, jika terhadap pendeta atau imam saja sudah berani berbuat yang improsedural, apalagi terhadap masyarakat biasa. Pangau-pun mengatakan salut terhadap tokoh agama di Kecamatan Pusomaen yang mengangkat persoalan yang dipastikan bakal bermuara ke proses hukum ini. Sebab jika tidak maka hal serupa pasti terjadi kembali di tahun-tahun mendatang. “Salut terhadap Pendeta Jois Weolt STh yang mengangkat persoalan ini ke publik,” ujar Pangau.

Ditambahkan Pangau, sebenarnya persoalan ini sudah lama terjadi, dimana pendeta dan imam tidak genap bulan menerima bantuan dana bansos. Begitu-pu dengan kwitansi kosong yang selalu disodorkan untuk ditanda-tangani penerima sebagai pertanggung-jawaban. “Kami minta agar aparat penegak hukum jangan ‘tidor’ atas permasalahan ini. Sehingga dapat mengembalikan wibawa penegak hukum,” ujar Pangau.. (alfendy)

Pernidagkop Perjuangkan Lokasi Kuliner Pelabuhan Tua Tahuna

Sangihe-Rencana Pemkab Sangihe lewat Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Menengah Kecil Mikro (Perindagkop-UMKM) setempat untuk menjadikan kawasan pasar ikan tua Tahuna menjadi lokasi kuliner terus diperjuangkan. Tidak hanya akan diusulkan pada APBD Sangihe tahun depan, anggaran pembangunan pusat kuliner itu juga telah diusulkan ke Kementerian Perindagkop  lewat proposal kegiatan.

Hal ini dikatakan Kadis Perindagkop Sangihe, Jefry Tilaar SE,ME kepada sejumlah wartawan belum lama ini.”Kawasan pelabuhan tua Tahuna sudah diseting untuk dijadikan pusat kuliner, dan perjuangan untuk merealisasikannya terus diterbosi termasuk mengajukkan proposal ke Pusat,”ujar Tilaar.

Dikatakan pula, dalam menggolkan program tersebut, pihaknya akan berupaya dengan berbagai cara mengingat lokasi pasar ikan tua yang sangat strategis karena berada di pusat kota yang sekaligus menghadap ke teluk Tahuna itu bakal menjadi salah satu kawasan teramai diSangihe.

Karenanya, jika tahun 2012 ini Pusat belum mengiyakan proposal yang telah diajukkan, pihaknya kata mantan Kadis Perhubungan Sangihe itu tetap akan mengusulkannya pada tahun depan.

”Kami tetap akan mengusulkan pada tahun depan jika tahun ini Pusat belum merestui proposal kami, sebab pembangunan kawasan kuliner sangat tepat di kawasan pelabuhan tua,”ungkap Tilaar.(alon)

Komisi C Hearing PT MNS dan PT AMR

Tindaklanjuti Pengaduian Warga Soal Pencemaran Udara

BITUNG - Meski harus menunggu cukup lama, pengaduan warga Kelurahan Paceda L:ingkungan IV, Kecamatan Madidir terkait pencemaran udara dan air yang diduga disebabkan limbah PT Multi Nabati Sulawesi (MNS) dan PT Agro Makmur Raya (AMR), akhirnya ditindaklanjuti oleh DPRD Bitung.

Jumat (06/07) kemarin Komisi B akhirnya menghearing pimpinan kedua perusahaan tersebut bwersama dengan para warga sekitar yang mengadu.

Seperti yang diungkapkan, John C Hamber, warga sekitar, pencemaran udara di sekitar lokasi perusahaan sangat mengganggu aktivitas warga, bahkan air tanah yang sering di pakai untuk konsumsi setiap hari sudah mengeluarkan bau yang tidak enak. “Kedua perusahaan ini, sudah lakukan pencemaran lama, bahkan ada anak-anak sekitar kami yang menderita sakit kulit dan menurut dokter itu akibat dari pencemaran udara akibat bawaan debu kimia dari kedua perusahaan ini,” ungkap  Sano, sapaannya. Warga  berharap ada penanganan pencemaran udara dari PT AMR dan PT MNS.

Sementara Ketua Komisi C DPRD Bitung, Drs Lexi Maramis, saat memimpin hearing mengatakan, kedua perusahaan harus mencari jalan keluar dari permasalahan warga sekitar, jangan sampai masalah ini berlarut-larut. “Apalagi kalau sudah sampai menimbulkan penyakit, yang disebabkan dari debu Batu Bara milik PT AMR dan debu Bleaching Earth dari PT MNS,” ujar Maramis.

Pihak masyarakat meminta kedua perusahaan agar membeli tanah tempat mereka tinggal sekarang karena tidak layak lagi dengan kondisi pencemaran dari kedua perusahaan tersebut.

Sementara, Kepala HRD PT MNS, Tinno Sampouw dan Pihak HRD PT AMR, Erwin, sama-sama akan melaporkan ke pimpinan perusahaan agar hal itu segera ditindaklanjuti, dengan alsan  pimpinan kedua perusahaan tersebut tidak berada di kota Bitung. “Kami bukan pengambil keputusan,  tapi  hal ini akan kami sampaikan ke level pimpinan yang lebih tinggi agar segera mendapat tindakan,” janji Sampow dan  Erwin. Sejumlah anggopta dewan turut hadir mendampingi Maramis dalam hearing tersebut yakni Superman Boy Gumolung SE, Drs Harto Kahiking, Bobby Dumgair SE SH.(alon)

SatPol PP Tertibkan Dagangan Trotoar Pusat Kota

BITUNG – Kompleks pertokoan pusat Kota Bitung semakin semerawut. Hampir semua trotoar atau emperan di pusat perbelanjaan itu telah ditempati dagangan para pedagang kaki lima dan barang dagangan dari sejumlah toko.

Kondisi ini akhirnya mengharuskan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota Bitung melakukan penertiban pada Kamis (06/07).

Tak pelak, semua dagangan yang di gelar depan dan sudah memakai trotoar, langsung di amankan Pasukan Kelelawar Satpol PP.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung, Herry Benjamin SH mengatakan,  para pemilik  dagangan (toko) sudah pernah di peringatkan sebelumnya, baik dengan lisan maupun tertulis. “Penertiban ini memang kewenangan kami Satpol-PP, jadi kalau ada pedagang yang mau coba-coba, melanggar akan kami tertibkan dengan melakukan penyitaan,” tandas Benjamin.

Dari pantauan wartawan  di lokasi, para pedagang yang sebelumnya melihat kedatangan para aparat yang bertugas menjaga, melindungi peraturan daerah ini, tanpa dikomando segera bergegas menyimpan barang dagangan mereka langsung memasukan sendiri barang dagangan mereka kedalam toko. Namun salah satu toko sepatu, Galaxy, terpaksa harus merelakan tenda bambu di depan toko dibongkar petugas, karena mengganggu kenyamanan para pejalan kaki. (alon)

Pemkot Bitung Dukung Penuh Iven Sinodal

Hari Ini, Tahun Emas PKB GMIM Dibuka 

BITUNG  – Yubelium atau tahun emas  (HUT ke 50) Pria kaum Bapak (PKB) Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) yang dilaksanakan di Jemaat Baitel Tendeki Wilayah Bitung 11 dipastikan dibuka Jumat (22/06) hari ini.

Menurut Ketua Umum Panitia Pelaksana, Penatua Ir Maurits Mantiri, pembukaannya selain akan dihadiri oleh Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM dan Komisi PKB Sonode GMIM juga akan dihadiri oleh Walikota Bitung Hanny Sondakh bersama Wakil Walikota Max J. Lomban yang juga
Ketua Panitia Pengarah.

“Sedianya pak Walikota dipastikan akan hadir untuk membuka rangkaian kegiatan memperingati Yubelium atau tahun emas PKB GMIM ini,” jelas Mantiri yang juga Wakil Ketua DPRD Bitung didampingi Sekretaris Umum, Penatua Terry Wowor dan Bendahara Penatua
Hendrik Sakul ST.

Mantiri juga mengatakan, dalam persiapan panitia  dan sepanjang kegiatan yang akan dimulai 22 Juni 2012 sampai 12 Oktober 2012 nanti akan didukung penuh oleh Pemerintah Kota Bitung. “Ini merupakan wujud kepedulian dan komitmen pak Walikota Bitung dan Wakil Walikota Bitung
terhadap pelayanan gereja dalam hal ini GMIM, karena itu kami sangat berterima kasih atas semua dukungan ini,” ujar Mantiri. Mantiri berharap agar seluruh jemaat GMIM terutama pria kaum bapak
agar ikut eksis menyuskseskan kegiatan sinodal ini.

“karnanya kami juga berharap dukungan pemerintah ini pun disambut dengan baik oleh jemaat GMIM teruta pria kaum bapak agar ikut eksis dalam menyuskseskan kegiatan ini,” ujarnya.
Sejumlah kegiatan selain ibadah syukur antara lain paduan suara, akapela, orkestra, masamper, vocal group, kolintang, CCA dan untuk gerak jalan 50 km terbuka untuk umum.

 “Diperkirakan sekitar 20 ribu anggota PKB GMIM bakal terlibat dalam memperingati yubelim PKB GMIM ini,” pungkas Mantiri (08)

Sondakh Hadiri Ocean Festival Under Water Competition

BITUNG  - Walikota Bitung Hanny Sondakh menghadiri pembukaan Bhayangkara Ocean Festival Under Water Photos Competition Lembeh Strait 2012 atau festival foto bawah laut Selat Lembeh yang dilaksanakan dalam rangka HUT Bhayangkara ke - 66 di lapangan upacara Markas Komando Ditpolair Polda Sulut di Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Kamis (21/06).
Pembukaan dipimpin Kapolda Sulut Brigjen Pol. Drs Dicky D. Atotoy. Menurut Atotoy, kegiatan ini merupakan salah satu dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke - 66 Bhayangkara sekaligus juga ajang untuk mencari bibit - bibit dan atlit kita kedepan di bidang olahraga selam yang diharapkan akan membawa harum nama daerah dan bangsa. “Kami berharap agar seluruh peserta dapat berlomba dengan baik dan menunjukan sportivitas serta keselamatan selama mengikuti ajang ini agar apa yang kita harapkan bisa tercapai," ujar Atotoy. Walikota Hanny Sondakh mengatakan,  sangat mendukung kegiatan ini sebab disamping menjadi ajang untuk mencari bakat tertapi juga memperkenalkan potensi pariwisata bawah laut Selat Lembeh yang begitu
indah dan menarik sehingga diharapkan akan menjadi ajang untuk promosi wisata Kota Bitung.  “hal ini nantinya akan berimbas pada meningkatnya kunjungan wisata di daerah ini, oleh sebab itu kami berharap pula akan menjadi agenda rutin tahunan jajaran kepolisian untuk terus membantu
Pemerintah Kota Bitung mempromosikan potensi - potensi wisata," ujar Sondakh. (08)

PT Celebes Mina Pratama Juga Target Komisi A

BITUNG – Tidak hanya PT Carvina dan Samudera Sentosa menjadi target dari Komisi DPRD Bitung, juga PT Celebes Mina Pratama (CMP) ikut menjadi target untuk dipanggil dan dimintakan keterangan atau pertanggujawabannya terkait masalah perburuhan yang terjadi di perusahaan tersebut.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi A DPRD Bitung yang baru terpilih, Victor Tatanude SH.
“Masalah yang ada di PT Celebes Mina Pratama Bitung, diantaranya status hokum tenaga kerja dari  sejumlah karyawan, pemutusan hubungan kerja sepihak, serta status hukum perusahaan yang tidak jelas,” sebut Tatanude.
Menurutnya, Komisi A bakal panggil pimpinan perusahaan yang bergerak di bidang perikanan tersebut lantaran permasalahan serupa terus menerus dilakukan pihak perusahan. “Pimpinannya akan kami Panggil untuk dimintai klarifikasi, tak hanya itu juga. Kami (Komisi A,red) perlu mengetahui status tenaga kerja asing yang bekerja di perusahan itu. Jangan-jangan tenaga asing di perusahaan itu tidak memiliki Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan Keterangan Ijin Tinggal Sementara (KITAS) ,” tegas legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Lanjut katanya, perusahaan tersebut disinyalir merupakan perusahaan dengan modal asing, namun berkedok perusahaan modal dalam negeri. “Kami juga akan mempertanyakan  pajak perusahaan tersebut. Diduga, perusahan tersebut melakukan penggelapan pajak. Apalagi karyawan yang
di PHK kebanyakan warga Bitung,” ungkapnya. (05)

Mobnas DPRD Isi Premium di (Pengecer) Pertamini Tak Punya Dana Operasional

BITUNG – Meskipun Walikota Hanny Sondakh telah mengimbau agar seluruh
mobil dinas (plat merah) harus mengisi bahan baker di Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang resmi diakui oleh Pertamina,
ternyata masih ada juga mobnas pejabat yang melakukan pengisian bahan
baker di tempat yang tidak resmi alias di pertamini atau tempat
penjualan BBM eceran.

Hal ini hamper setiap hari terjadi dilakukan oleh sejumlah mobnas
pejabat di jajaran Pemkot Bitung, bahkan tidak terkecuali mobans milik
anggota DPRD Bitung.

Seperti diakui oleh Ketua Komisi A, Victor Tatanude bahwa dirinya
lebih memilih mengisi BBM di tempat penjualan eceran ketimbang harus
antri panjang di SPBU. Selain, hal itu dirinya btelah membantu usaha
dari masyarakat kecil untuk mengais rejeki bagiu kebutuhan keluarga
juga ada alas an yang cukup mendasar yakni uang yang dikapai untuk
pengisian BBM adalah uang pribadi. “Sebab  ini uang pribadi bukan dana
operasinal untuk anggota dewan. Kami tidak punya dana operasional
seperti pembelian BBM. Selain itu justru kami membantu masyarakat
kecil yang mengais rejeki untuk kebutuhan keluarga dengan jalan
menjual premium,” jelas Tatanude.
Diakuinya, 22 mobnas yang digunakan oleh anggota dewan dengan status
pinjam pakai, karena itu tidak ada anggaran untuk operasional atau
membeli BBM. “Jadi memang menjadi resiko dan tangguangan pribadi untuk
mengisi BBM pada mobnas yang kami pakai,” tandasnya.
Selama ini dirinya terpaksa harus mengisi bensin di Pertamini atau
pada penjualan-penjualan minyak oplosan Rp.6000 per liter. Sebagai
anggota dewan atau wakil rakyat jika ada warga yang meminta tolong
seperti membawa orang sakit wajib di bantu dengan memberikan fasiulats
mobnas. (05)

Dinas Dikpora dan Bagian Keuangan Saling Tolak

Penggunaan Anggaran Beasiswa Perguruan Tinggi tak Jelas
BITUNG  – Komitemen Pemerintah Kota Bitung yang sangat memperhatikan
kemajuan pendidikan sehingga menganggarjannya dalam APBD sebesar 30
persen, patut diacungi
Meki begitu, anggaran sebesar itu perlu mendapat perhatian dan
pengawasan yang baik sehingga bias tepat sasaran serta berhasil guna.
Salah satu anggaran pendidikan yang tertata dalam APBD 2012 yakni bea
siswa untuk untuk perguruan tinggi.
Personil LSM Pasela, Samsi Hima menilai, anggaran bea siswa untuk
perguruan tinggi belum jelas dan belum secara transparan.
“Anggaran Pendidikan yang begitu besar ini kami lihat peruntukannya
tidak jelas, diduga ada permainan yang dilakukan oknum-oknum pejabat
yang justru memberikan beasiswa perguruan tinggi kepada anak-anak
mereka bahkan saudara-saudara mereka,” tandas Samsi.

Menurut Hima, seharusnya beasiswa ini diberikan kepada mereka yang
memang benar-benar membutuhkannya. “Kami perlu untuk mempertanyakan
hal ini, karena ini menyangkut dana yang sudah dianggaran dalam APBD,”
papar Hima.
Sementara itu, baik Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,
Herman Rompis  maupun Kepala Bagian Keuangan ketika dikonfirmasi
wartawan belum lama ini, keduannya terkesan hendak menutupi. Bahkan
lebih terkesan saling lempar tanggungjawab.
Kadis Dikpora Herman Rompis ketika ditanya soal data dan anggaran
untuk beasiswa perguruan tinggi tidak menampik jika anggaran tersebut
memang ada tertata dalam APBD. “Anggaran itu ada, namun lebih jelas
untuk masalah anggaran ke Bagian Keuangan,”  katanya.

Terpisah Kabag keuangan Frangky Sondakh kepada wartawan mengatakan,
masalah beasiswa tersebut ada di instansi terkait seperti Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga. “Walaupun kecil anggaran itu ada, tapi
sebaiknya ditanyakan ke Dinas Dikpora,” katanya singkat. (05)

Pemkab Sangihe Gelar Rapat Analisa Jabatan Beban Kerja

Sangihe,-Bertempat di ruang Serbaguna Kantor Bupati Sangihe, Kamis (21/06)
kemarn, Pemkab Sangihe menggelar rapat analisa beban kera sekaligus
evaluasinya. Rapat tersebut dipimpin Asisten II Ir. Jhonny Harikedua.
Hadir dalam acara tersebut seluruh pimpinan Dinas/Badan dan kepala
kantor, termasuk kepala-kepala bagian dilingkup Sekretariat Dareah
(Setda) Kantor Bupati. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana
(Ortal), Drs. Dokta Pangandaheng saat ditemui sejumlah wartawan
disela-sela rapat mengatakan, pelaksanaan analisa jabatan beban kerja
serta evaluasi tersebut tak lepas dari adanya penetapan besaran
organisasi serta restruktruisasi perangkat daerah kedepan yang perlu
dipersiapakan. Sementara untuk jabatan struktural yang saat ini berada
di Pemkab Sangihe kata mantan Sekretrais Kantor Badan Pemberyaan
Masyarakat (BPM) Sangihe itu, berjumlah  782, sedangkan untuk jabatan
fungsional umum sebanyak 2083 belum termasuk jabatan fungsional khusus
dijajaran Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga (Dikpora)
serta Rumah Sakit dan Puskesmas. Ditegaskan pula, dalam materi analisa
beban kerja nantinya akan turut dievaluasi jabatan yang minim beban
kerja untuk dihapus maupun digabungkan, sebaliknya begitu pula ketika
akan berakhirnya moratorium yang diberlakukan pemerintah, juga dapat
memberi peluang adanya perekrutan CPNS.”Ditargetkan pekan depan hasil
penyusunan analisa beban kerja masing-masing SKPD segera akan
diketahui,”ujar Pangadaheng.

Warga Para Yang Hilang Dihamtam Badai Masih Belum Ditemukan

Sangihe,-Sedikitnya 6 nelayan Sangihe yang sempat hilang ketika tak mampu
menghindar dari hantaman badai yang terjadi pekan lalu. Namun dari
jumlah tersebut, 5 diantara nelayan tadi disimpulkan telah kembali,
terkait dengan hingga saat ini tidak ada komplein dari pihak keluarga
masing-masing, sehingga sampai dengan saat ini tercatat masih ada satu
nelayan, yakni asal pulau Para Kecamatan Tatoareng yang masih
dinyatakan hilang. Hal ini dibenarkan Kepala Badan Penanggulangan
Bencana (BPB) Sangihe, Ir. Rence Tamboto kepada sejumlah wartawan,
Kamis (21/06). Disentil mengenai proses pencarian terhadap nelayan
asal Para, menurut mantan Kepala Bidang Perencanaan Kantor Bapeda
Sangihe itu kini telah dihentukan setelah pemerintah setempat bersama
pihak  Lanal Tahuna telah melakukan penyisiran selama 14 hari. Proses
pencarian warga yang hilang itu kata Tamboto, masih dapat dimungkinkan
untuk diperpanjang sebatas ada permohonan dari pihak keluarga, bahkan
untuk tindak lanjutnya, pihak Lanal juga telah berkooridnasi dengan
pihak Lamtamal 8 Manado.”Jadi sampai saat ini pasca badai beberapa
pekan lalu, dinyatakan masih ada satu nelayan yang belum ditemukan,
sementara yang 5 lainnya telah kembali,”ujar Tamboto

Kualitas Proyek Sangihe Harus Dikawal SKPD Teknis

Sangihe,-Memasuki pertengahan tahun 2012 ini sejumlah paket proyek di Kabupaten
Sangihe sudah mulai dikerjakan oleh masing-masing kintraktor. Terkait
hal ini, pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis, atau
instansi pengelola proyek harus terus mengawal kualitas pekerjaan. Hal
ini ditegaskan ketua Komisi B Dekab Sangihe, Jimmy R. Oleng kepada
sejumlah wartawan, Kamis (21/06). Warning kepada masing-masing SKPD
taknis sengaja dilakukan, karena menurut Oleng, pihaknya ketika
melakukan monitoring lapangan guna memantau kegiatan proyek, masih
menemukan adanya proyek yang dikerjakan tidak sesuai bestek serta
masih banyak proyek yang terlambat diselesaikan berdasarkan limit
waktu yang telah ditetakan. Ia juga meminta para penanggung jawab
kegiatan proyek turut proaktif melakukan pemantauan dengan maksud
untuk lebih memimalisir adanya unsur kesengajaan dari kalangan
kontraktor yang nakal. Sebagai komitmen untuk mendukung target
pimpinan daerah yang hendak menjadikan Kabupaten Sangihe terus berubah
menjadi lebih baik, termasuk menekan terjadinya peluang-peluang
pelaksanaan proyek yang tidak beres, ia juga menghimbau warga setempat
untuk turut megawasinya dengan langsung memberikan informasi maupun
aspirasi langsung ke para Legislator, lebih khusus anggota Dewan yang
berasal dari daerah pemilihan dimana kegiatan proyek
dilaksanakan.”Adan temuan proyek seperti tahun-tahun sebelumnya sudah
saatnya berkakhir, sehingga sangat diharapkan peran instansi teknis
pengelola proyek dalam mengawalnya serta proaktif masyarakat dalam
melakukan pemantauan,”ujar Oleng saat ditemui di ruang kerjanya
kemarin.

Wagub buka Rakor Pengelolaan DAK

Sulut, -Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK)  di Provinsi Sulawesi Utara menjadi topik pembahasan dalam Rapat Koordinasi dan Desiminasi Kebijakan Pengelolaan, Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012 di Provinsi Sulawesi Utara yang diselenggarakan di Hotel Quality Manado. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Utara ini dibuka pelaksanaanya oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Djouhari Kansil, M.Pd dan akan berlangsung tanggal 20 dan 21 Juni 2012. Kegiatan ini diikuti oleh Unsur Bappeda Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara, SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota penerima DAK Tahun 2012 dengan jumlah peserta sebanyak 75 orang.
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara Noldy Tuerah, Ph.D dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan penyelenggaraan Rakor ini adalah untuk menyamakan persepsi terhadap proses penyelenggaraan pelaksanaan pemanfaatan dana DAK di Provinsi Sulawesi Utara dengan tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan penetapan alokasi dan Juknis masing-masing bidang, mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka perbaikan DAK tahun berjalan dan memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan dan pengelolaan DAK yang meliputi aspek perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan dan pemanfaatan DAK ke depan.
Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Djouhari Kansil, M.Pd dalam sambutannya mengatakan bahwa sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan sesuai azas Otonomi dan Tugas Perbantuan. Penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah dalam menjalankan fungsi Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota termasuk penyelenggaraan DAK di kabupaten/kota. Berkaitan dengan hal tersebut Wakil Gubernur mengingatkan instansi provinsi dan kabupaten/kota yang mengelola DAK untuk menerapkan manajemen “Kehati-hatian”, karena pengelolaan dana DAK selama ini sangat rawan dan telah cukup banyak korban yang jatuh hanya karena pengelolaan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Wagub meminta pimpinan daerah kabupaten/kota dan SKPD yang mengelola DAK untuk melakukan evaluasi secara berkala. Kalau di Provinsi Evaluasi dilaksanakan setiap minggu dan bahkan saat ini sedang dirancang pelaksanaan Rapat Evaluasi langsung di lokasi penyelenggaraan kegiatan atau proyek agar dapat dilihat secara langsung hasilnya, tidak hanya berdasarkan laporan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Pada sisi lain Wakil Gubernur meminta Pihak Kementerian yang menyalurkan DAK untuk mengeluarkan Petunjuk Teknis segera setelah DIPA diserahkan. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan sering terhambat hanya karena harus menunggu Juknis. Di lain pihak Wagub mengingatkan bahwa ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan DAK akan mengakibatkan Kementerian yang bersangkutan menurunkan alokasi DAK untuk tahun berikutnya, dan hal ini tidak boleh terjadi. Kalau semua kegiatan berjalan dengan baik, tepat waktu dan sesuai ketentuan dampaknya bukan saja pusat pasti akan meningkatkan alokasi di tahun berikutnya tetapi yang paling utama adalah manfaat dari kegiatan tersebut akan dirasakan oleh Masyarakat, demikian Wagub(AR)

Pemprov Tinjau Batas Daerah Boltim dan Mitra

Sulut,-Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi (TPBDP) yang di pimpin Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Mecky M Onibala, MSi selaku Ketua TPBDP Sulut, didampingi Karo Pemerintahan dan Humas Dr. Noudy RP. Tendean,SIP. MSi  selaku Sekretaris TPBDP melakukan peninjauan batas daerah Kabupaten Boltim dan Kabupaten Mitra.

Peninjauan yang turut didampingi Kabag Pemerintahan Drs. Lucky Taju MSi, Kasubag Dekonsentrasi  dan TP Boslar Sanger, SE serta Kasubag Penerangan dan Publikasi AY. Rambing, S.Sos, Kamis (20/6), kemarin.

Onibala mengatakan, peninjauan yang dilakukan saat ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi batas daerah yang dipimpin langsung Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang pada 30 Mei 2012 lalu,  di manado. Dalam rakor tersebut, Bapak Gubernur telah memberi waktu paling lambat dua minggu bagi kabupaten/kota  yang bersengketa batas daerah untuk diselesaikannya, sambil memberi  tiga alternatif sebagai solusi  terbaik kepada masing-masing daerah, ujarnya.

 Dalam peninjauan itu, Onibala danTendean telah melakukan  kros cek dan verifikasi lapangan berdasarkan dokumen  sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

 Tiga hal yang menjadi harapan Pemprov Sulut dalam proses fasilitasi penyelesaian batas daerah di empat kabupaten/kota yang bersengketa yaitu, pemerintah dan masyarakat dapat mendukung antara lain, memberikan data informasi yang akurat sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan juga mampu menjaga stabilitas keamanan di wilayah masing-masing sehingga tercipta situasi yang kondusif serta tidak mengembangkan wacana atau pernyataan yang tidak mendasar yang akhirnya dapat mengganggu stabilitas dan yang menggangu proses penyelesaian tapal batas itu, ujar Tendean. .

Sebelum turun lapangan Tim melakukan kajian terhadap dokumen terkait dengan penyelesaian batas antar daerah Boltim dan Mitra di ruang Asisten Pemerintahan dan Kesra, tambah mantan Rektor IPDN Regional Manado.(AR)

Dinas PU Minsel Lambat Masukan Pekerjaan Milik PU Propinsi

AMURANG, - Sejumlah proyek yang ada di kabupaten Minsel, masih banyak yang belum disentuh oleh dinas pekerjaan umum baik kabupaten maupun propinsi, sehingga sejumlah toko masyarakat yang ada di Amurang, mendesak agar semua yang berhubungan dengan perbaikan , agar segerah di selesaikan, karena sesuai dengan visi dan misi Bupati Minsel Minsel Berdikari cepat.

Demikian disampaikan Bruno Riedel, warga Amurang, kepada wartawan media ini, untuk semua yang berbaur kesejahteraan masyarakat.”Kan sampai sekarang masih banyak yang belum diperbaiki, ada baiknya itu diperhatikan, itukan juga masuk dalam kesejahteraan masyarakat,”katanya.

Jika memang haknya kabupaten, ada baiknya segerah dikerjakan, dan jika itu pekerjaan dari propinsi, sebaiknya dinas kabupaten mengusulkan ke propinsi.”Nah, jika sampai saat ini belum ada pekerjaan penyelesaian, semua pekerjaan yang dikerjakan oleh propinsi, ada baiknya dinas kabupaten , mengusulkan ke propinsi, apa yang harus dikerjakan,”ujarnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minsel Jootje Tuerah, saat dikonfirmasi, menjelaskan dengan rincihnya, apa yang menjadi pekerjaan kabupaten Minsel dan Propinsi Sulut.”Ada yang pekerjaan milik kabupaten juga propinsi, itu sudah di tata,”kata Jootje.

Jika memang kabupaten yang harus mengambil alih pekerjaan tersebut, menurutnya, dinas pu kabupaten akan disalahkan.”Kami tidak sembarangan melakukan pekerjaan yang bukan menjadi haknya kabupaten, akan disalahkan jika lakukan pekerjaan yang bukan tanggungjawab kami,”ujarnya.(alon)

Tahun 2013 Pengurusan e-KTP Akan Naik

AMURANG,- Realisasi e-KTP di Minsel dimulai bulan Juli sampai Desember 2012, terhitung 1 Januari 2013, seluruh warga yang ada di Kabupaten Minsel diharuskan mengunakan e-KTP. Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Minsel Izak Rey SE selasa (18/06). "Meski Kabupaten Minsel sudah 100 persen dalam pengurusan e-KTP, tapi sejauh ini masih ada warga minsel yang belum merekam data. Untuk itu kami berharap masyarakat agar merekam data guna pengurusan e-KTP," Kata Rey. Lanjut dia, dengan adanya e-KTP memudahkan masyarakat dalam pengurusan segala macam adminsitrasi, baik di bank dan keperluan lainya. Sebab jika e-KTP sudah diberlakukan maka tidak dibenarkan lagi masyarakat memakai kartu tanda penduduk lama,” Kartu penduduk Lama tidak akan berlaku Lagi,” Katanya. Untuk pengurusan e-KTP dibebankan Rp 30.000-35.000, untuk tahun 2012 ini, sedangkan untuk tahun 2013 kemungkinan akan naik, jika beban biaya bertambah. Hanya saja tinggal menunggu usulan peraturan daerah," jelas Rey, seraya menambahkan, jika ada kenaikan di 2013 sudah tentu pemkab harus memberikan dana subsisdi.(han)

Satu Unit Kendaraan Tangki MT Ditahan Dipolres Minsel

AMURANG,- Ditengah terjadinya Krisis Minyak Tanah di Kabupaten Minsel, ternyata masih ada kendaraan bersisi Minyak Tanah yang diduga mencurigakan, sehingga kendaraan tangki minyak tanah non subsidi isi 5000 liter milik Sandra Tompodung agen di Minsel berada di Lokasi Polsek Amurang. “ Jadi senin (18/6/2012) kendaraan Tangki bersisi Minyak Tanah (MT) Non subsidi diamankan di Polsek Minsel,” Kata Sumber resmi yang meminta namanya jangan dipublikasikan. Sementara Pihak kepolisian sektor Amurang yang dimintai tangapan masih engan untuk memberikan keterangan, Bahkan Menurut mereka, Minyak Tanah yang ada di Tangki berisi 5000 liter masih akan dikordinasikan dengan Pihak Kapolres. "Nanti kami akan memberi laporannya hanya saja ini belum kami konfirmasikan dengan bapak Kapolres"ujar Kapolsek Amurang Achmad Sutrisno. Ditempat terpisah Kepala Bagian Perekonomian setdakab Minsel Corneles Mononimbar SPd menjelaskan, pemeriksaan Tangki MT tersebut sepengetahuan Instansi Teknis. "Memang dari pihak kepolisian menyampaikan pada kami kalau mereka lagi menahan satu unit mobil tangki berisi minyak tanah di sekitar pasar Amurang untuk diperiksa baik kelengkapan dokumennya maupun isi minyaknya karena disinyalir isi tanki tersebut tidak memuat minyak tanah nonsubsidi. Parahnya lagi warna minyaknya sudah berbeda dengan alslinya. Jadi, Instansi teknis masih menunggu hasil pemeriksaan dari kepolisian. Dan apabila memang ada unsur pelanggaran migas berarti Agen harus bertanggung jawab," Tutup Mononimbar.(han)

Tak Ada Pungutan Penerimaan Murid Baru

DPRD Mitra Ingatkan Pihak Sekolah

Ratahan- Dunia pendidikan saat ini sedang disibukkan dengan pendaftaan dan penerimaan murid baru. Karenanya DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) mengingatkan seluruh sekolah, baik tingkat SD, SMP hingga tingkat SMA/SMK untuk tidak melakukan pungutan liar (Pungli) dengan memungut biaya pendaftaran. “Kami ingatkan kepada seluruh sekolah untuk tidak memungut biaya apa-pun dalam pendaftaran dan penerimaan murid baru,” ujar Wakil Ketua DPRD Mitra Katrien Mokodaser saat dihubungi harian MO ini Selasa (19/06) kemarin.

Menurut Mokodaser, setiap tahunnya sekolah selalu mendapatkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Sehingga tidak perlu ada pengenaan biaya penerimaan murid baru. Apalagi dunia pendidikan merupakan prioritas program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga anggaran untuk pendidikan ini selalu menjadi prioritas, demi peningkatan mutu pendidikan. Sehingga sekolah tak perlu membebani orang tua murid untuk biaya pendaftaran. Ketua DPC Demokrat Mitra ini-pun meminta masyarakat untuk melaporkan jika ada sekolah yang membebani biaya pendaftaran dan penerimaan murid baru  “Orang tua dapat melaporkan jika ada sekolah yang memungut biaya pendaftaran murid baru,” ujarnya.

Ditanya apakah ada laporan ke DPRD soal adanya sekolah yang melakukan pungutan. Kata Mokodaser, sampai sekarang ini belum ada laporan yang masuk di gedung DPRD Mitra. “Inikan baru awal pendaftaran murid baru, dan mudah-mudahan saja tidak ada sekolah yang melakukan pungutan,” ujar Srikandi Touluaan ini.  

Waktu lalu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Mitra, Dra Olvie Sumual MPd juga sudah mewarning seluruh sekolah di Kabupaten Mitra, soal tidak boleh adanya pungutan dalam penerimaan siswa baru. Sebab sekolah sudah menerima dana BOS. “Silahkan melaporkan jika ada sekolah, khususnya sekolah negeri yang melakukan pungutan dalam penerimaan murid baru. Kami akan memberikan sanksi tegas kepada sekolah yang benar-benar terbukti melakukan pungutan,” tegas Sumual saat dihubungi harian MO ini baru-baru ini. (alfendy)

Hadiri HUT ke-2 Desa Molompar Dua Utara dan Selatan

Bupati Mitra Disambut Antusias Ribuan Warga

Tombatu- Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) Telly Tjanggulung (T2) menghadiri ibadah syukur dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-2 Desa Molompar Dua Utara dan Desa Molompar Dua Selatan, Kecamatan Tombatu Timur, yang dilaksanakan Senin (18/06).  Dua desa ini merupakan hasil pemekaran yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mitra. Kehadiran Bupati pertama pilihan rakyat Mitra ini  di dua desa tersebut, disambut antusias ribuan warga. Bahkan setiba di lokasi, Bupati langsung disalami warga yang sudah berkumpul menyambut kedatangan srikandi Mitra ini.

Bupati dalam sambutan mengatakan, suatu sukacita ketika masyarakat dapat hidup berdampingan dengan rukun dan damai meskipun masih dalam usia yang sangat belia. Kerukunan ini harus tetap dijaga dan dipertahankan agar pembangunan dapat berjalan lancar. Dan keberhasilan pembangunan ini perlu di-syukuri, sebab ini merupakan berkat dan karya tuntunan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kita. Bupati juga menjelaskan soal hakekat pemekaran desa yang pada intinya, kata Bupati adalah pendekatan pelayanan, dan tercipta komunikasi yang baik.antara pemerintah dan warga.

Pun Bupati berharap  agar momentum HUT ke-2 ini semakin memotivasi pemerintah dan seluruh masyarakat untuk selalu bersatu membangun desa secara keseluruhan. “Atas nama pribadi dan pemerintah, saya mengucapkan selamat merayakan HUT ke-2 Desa Molompar Dua Utara dan Desa Molompar Dua Selatan. Sementara Juru Bicara Bupati Drs Ezra Sengkey Msi mengatakan, kesempatan itu masyarakat mengucapkan banyak terimakasih kepada Bupati yang telah memberikan banyak pembangunan infrastruktur di Kecamatan Tombatu Timur, khususnya di dua desa tersebut. Seperti pembangunan infrastruktur jalan desa yang hot mix, yang sumber pembiayaan dari APBD Mitra. “Terimakasih Ibu Bupati atas pembangunan jalan tersbeut,” ujar warga yang ditirukan Kabag Humas Pemkab Mitra Ezra Sengkey kemarin. (alfendy)